Pemprov DKI Disarankan Transjakarta Dikelola Swasta
Sabtu, 30 Agustus 2014 - 08:17 WIB
Pemprov DKI Disarankan Transjakarta Dikelola Swasta
A
A
A
JAKARTA - Bus Transjakarta semenjak dikelolah oleh Badan Layanana Umum (BLU) dinilai semakin lama semakin turun kualitasnya. Bahkan, BLU yang mewakili Pemprov DKI Jakarta dalam mengelola armada tersebut dinilai tak memiliki tanggung jawab.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Lisman Manurung mengatakan, Pemprov DKI Jakarta diminta ulang untuk mengkaji ulang, agar armada tersebut dikelola kembali oleh swasta.
"Kualitas kendaraan ini sebagian bermasalah. Juga ke depan sebaiknya prinsip pengelolaan semula, yakni agar armada dipasok sektor swasta dipertimbangkan kembali," kata Lisman saat dihubungi Sindonews, Jumat 29 Agustus 2014 malam.
Pihak swasta, kata dia, lebih memiliki rasa tanggung jawab. Karena mereka takut penumpangnya berkurang, karena armadanya sering kali terbakar, tetapi hal itu tentu beda ketika Transjakarta dikelolah oleh BLU.
"Jika armadanya mengalami kerusakan atau terbakar ujung-ujungnya negara yang menanggung. Karena tidak ada sanksi yang dikenaka kepada mereka (BLU). Tetapi kalau swasta, kalau armadanya buruk providernya bisa dipindahkan ke provider yang lainnya," pungkasnya.
Seharusnya, kata Lisman, Pemprov DKI Jakarta bisa meniru pengelolaan Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA). Karena, ada sebagain armadanya yang dikelolah pihak swasta.
"Bila perlu, mereka (Pemprov DKI Jakarta) bisa meniru PJKA. Jika ada yang riskan untuk dijalankan sendiri maka mereka menggunakan pihak swasta yang memengang hal tersebut. Jadi tidak semuanya armada dipengang pemerintah," tukasnya.
Karena, kata dia, penyakit kambuhan akan muncul ketika pengadaan armada yaitu birokrasi. "Jika pemda yang membeli armada, maka penyakit kambuhan birokrasi timbul lagi. Minimal sebagian armada dipasok sektor swasta," sarannya.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Lisman Manurung mengatakan, Pemprov DKI Jakarta diminta ulang untuk mengkaji ulang, agar armada tersebut dikelola kembali oleh swasta.
"Kualitas kendaraan ini sebagian bermasalah. Juga ke depan sebaiknya prinsip pengelolaan semula, yakni agar armada dipasok sektor swasta dipertimbangkan kembali," kata Lisman saat dihubungi Sindonews, Jumat 29 Agustus 2014 malam.
Pihak swasta, kata dia, lebih memiliki rasa tanggung jawab. Karena mereka takut penumpangnya berkurang, karena armadanya sering kali terbakar, tetapi hal itu tentu beda ketika Transjakarta dikelolah oleh BLU.
"Jika armadanya mengalami kerusakan atau terbakar ujung-ujungnya negara yang menanggung. Karena tidak ada sanksi yang dikenaka kepada mereka (BLU). Tetapi kalau swasta, kalau armadanya buruk providernya bisa dipindahkan ke provider yang lainnya," pungkasnya.
Seharusnya, kata Lisman, Pemprov DKI Jakarta bisa meniru pengelolaan Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA). Karena, ada sebagain armadanya yang dikelolah pihak swasta.
"Bila perlu, mereka (Pemprov DKI Jakarta) bisa meniru PJKA. Jika ada yang riskan untuk dijalankan sendiri maka mereka menggunakan pihak swasta yang memengang hal tersebut. Jadi tidak semuanya armada dipengang pemerintah," tukasnya.
Karena, kata dia, penyakit kambuhan akan muncul ketika pengadaan armada yaitu birokrasi. "Jika pemda yang membeli armada, maka penyakit kambuhan birokrasi timbul lagi. Minimal sebagian armada dipasok sektor swasta," sarannya.
(mhd)
