Tingkatkan Kinerja, DKI akan Rombak SKPD
Selasa, 26 Agustus 2014 - 22:30 WIB
Tingkatkan Kinerja, DKI akan Rombak SKPD
A
A
A
JAKARTA - Untuk meningkatkan kinerja, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan perombakan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
"Beberapa SKPD memang harus digabung, ada juga yang dipecah supaya nantinya kinerjanya maksimal," ujar Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Saefullah di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (26/8/2014).
SKPD yang mulai direorganisasi yakni penggabungan UPT Taman Monas dan UPT Monas menjadi UPT Kawasan Monas yang dipimpin oleh Rini Haryani.
Kemudian Dinas Tata Ruang dan Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan akan digabung, akan tetapi hal ini masih dalam tahap pembahasan. SKPD yang akan dipecah yakni Dinas Pekerjaan Umum.
Menurut Saefullah, dinas dengan begitu banyak program ini akan dipecah menjadi Dinas Tata Air dan Dinas Bina Marga
"Biar jalan yang berlubang biar cepat ditangani," ujar Mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini.
Rencana ini bisa dilakukan karena Rancangan Peraturan Daerah Organisasi Perangkat Daerah telah disahkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta minggu lalu.
Dalam Perda tersebut memang menyinggung mengenai reorganisasi SKPD. Akan tetapi perda belum bisa diberlakukan karena masih menunggu tandatangan gubernur.
"Targetnya, satu bulan reorganisasi SKPD ini rampung," katanya.
"Beberapa SKPD memang harus digabung, ada juga yang dipecah supaya nantinya kinerjanya maksimal," ujar Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Saefullah di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (26/8/2014).
SKPD yang mulai direorganisasi yakni penggabungan UPT Taman Monas dan UPT Monas menjadi UPT Kawasan Monas yang dipimpin oleh Rini Haryani.
Kemudian Dinas Tata Ruang dan Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan akan digabung, akan tetapi hal ini masih dalam tahap pembahasan. SKPD yang akan dipecah yakni Dinas Pekerjaan Umum.
Menurut Saefullah, dinas dengan begitu banyak program ini akan dipecah menjadi Dinas Tata Air dan Dinas Bina Marga
"Biar jalan yang berlubang biar cepat ditangani," ujar Mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini.
Rencana ini bisa dilakukan karena Rancangan Peraturan Daerah Organisasi Perangkat Daerah telah disahkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta minggu lalu.
Dalam Perda tersebut memang menyinggung mengenai reorganisasi SKPD. Akan tetapi perda belum bisa diberlakukan karena masih menunggu tandatangan gubernur.
"Targetnya, satu bulan reorganisasi SKPD ini rampung," katanya.
(ysw)
