Kinerja DPRD DKI 2009-2014 Dinilai Tak maksimal
Minggu, 24 Agustus 2014 - 12:50 WIB
Kinerja DPRD DKI 2009-2014 Dinilai Tak maksimal
A
A
A
JAKARTA - Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta periode 2009-2014 yang akan berakhir 25 Agustus 2014 Besok dinilai tak maksimal melakukan pengawasan anggaran dengan baik. Pasalnya, Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) 2013 masih besar.
"Hal ini ditandai dengan Silpa 2013 masih tinggi, 2014 juga sama karena e-catalog juga belum jalan," kata pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia (UI) Agus Pambagyo saat dihubungi wartawan, Minggu (24/8/2014).
Meski demikian, kata dia, dirinya belum mengetahui penyebab rendahnya penyerapan anggaran tersebut. "Saya enggak tahu kenapa masih rendah, mungkin karena banyak SKPD yang belum mengerti atau masa bodoh," pungkasnya.
Kemudian yang menjadi catatan yakni penggunaan dana BUMD untuk membangun kota. Dirinya mempertanyakan pengawasan dari anggota dewan 2009-2014.
"Itu pengawasan bagaimana? Soalnya kan uang di APBD banyak, nanti kalau pakai uang BUMD bisa bikin Silpa banyak lalu program asli di BUMD tak tercapai," pungkasnya.
Agus menuturkan, kenapa hal itu tidak dipertanyakan kepada DPRD. "Saya enggak paham kenapa itu tidak dipertanyakan sama DPRD, mungkin karena enggak ada transaksi uang jadinya mereka malas. Saya enggak tahu, bisa saja saya salah juga," pungkasnya.
"Hal ini ditandai dengan Silpa 2013 masih tinggi, 2014 juga sama karena e-catalog juga belum jalan," kata pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia (UI) Agus Pambagyo saat dihubungi wartawan, Minggu (24/8/2014).
Meski demikian, kata dia, dirinya belum mengetahui penyebab rendahnya penyerapan anggaran tersebut. "Saya enggak tahu kenapa masih rendah, mungkin karena banyak SKPD yang belum mengerti atau masa bodoh," pungkasnya.
Kemudian yang menjadi catatan yakni penggunaan dana BUMD untuk membangun kota. Dirinya mempertanyakan pengawasan dari anggota dewan 2009-2014.
"Itu pengawasan bagaimana? Soalnya kan uang di APBD banyak, nanti kalau pakai uang BUMD bisa bikin Silpa banyak lalu program asli di BUMD tak tercapai," pungkasnya.
Agus menuturkan, kenapa hal itu tidak dipertanyakan kepada DPRD. "Saya enggak paham kenapa itu tidak dipertanyakan sama DPRD, mungkin karena enggak ada transaksi uang jadinya mereka malas. Saya enggak tahu, bisa saja saya salah juga," pungkasnya.
(mhd)
