Ahok Ingin Gubenur DKI Ditunjuk Langsung Presiden
Selasa, 22 Juli 2014 - 12:36 WIB
Ahok Ingin Gubenur DKI Ditunjuk Langsung Presiden
A
A
A
JAKARTA - Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menyambut baik rencana revisi Undang-Undang (UU) Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pasalnya banyak hal yang bisa dilakukan jika ada revisi UU tersebut. Ahok mengusulkan keinginannya yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur dipilih langsung oleh presiden, tidak melalui Pilkada.
"Ibu Kota harus dibuat khusus, kalau mau tegas lagi Ibu Kota ada menteri khusus atau DKI enggak ada pemilihan, biar enggak perlu milih dan berantem," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (22/7/2014).
Ahok mencontohkan di luar negeri, tepatnya ibu kota Amerika Serikat, Washington DC para warga tidak memilih Wali Kota. Yang memilih walikota ialah kongres Amerika Serikat.
Meski masih menjadi perdebatan, setidaknya hal ini lebih menghemat anggaran daerah.
"Ya kalau kayak gini kan nanti para profesor bilang Ahok gila lah apalah ya dilempar saja dulu. Tapi usulan nanti akan masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas). Mungkin 2016 baru direalisasikan," tukasnya.
Pasalnya banyak hal yang bisa dilakukan jika ada revisi UU tersebut. Ahok mengusulkan keinginannya yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur dipilih langsung oleh presiden, tidak melalui Pilkada.
"Ibu Kota harus dibuat khusus, kalau mau tegas lagi Ibu Kota ada menteri khusus atau DKI enggak ada pemilihan, biar enggak perlu milih dan berantem," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (22/7/2014).
Ahok mencontohkan di luar negeri, tepatnya ibu kota Amerika Serikat, Washington DC para warga tidak memilih Wali Kota. Yang memilih walikota ialah kongres Amerika Serikat.
Meski masih menjadi perdebatan, setidaknya hal ini lebih menghemat anggaran daerah.
"Ya kalau kayak gini kan nanti para profesor bilang Ahok gila lah apalah ya dilempar saja dulu. Tapi usulan nanti akan masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas). Mungkin 2016 baru direalisasikan," tukasnya.
(ysw)
