Ahok Sebut Pengemis di Jakarta Hanya Mau Kaya
Senin, 21 Juli 2014 - 10:57 WIB
Ahok Sebut Pengemis di Jakarta Hanya Mau Kaya
A
A
A
JAKARTA - Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menegaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan melakukan operasi yustisi pas arus balik. Pihaknya hanya akan melakukan operasi bina kependudukan di Jakarta.
"Kita ganti namanya menjadi bina kependudukan," kata Ahok saat memimpin apel siaga pengendalian arus mudik dan arus balik untuk Idul Fitri tahun 2014 di Silang Monas Barat, Kawasan Monas, Jakarta Pusat, Senin (21/7/2014).
Ia menjelaskan, jika ada pendatang yang mendapat jaminan tempat tinggal dan pekerjaan, malah akan difasilitasi Pemprov DKI untuk mendapatkan KTP.
"Kita kasih KTP malahan. Kenapa enggak boleh? Ada surat pindah, kita kasih KTP. Kita yakin kalau kawasan kumuhnya dihilangkan orang-orang yang tinggal sembarangan itu enggak ada tempat," ujarnya.
Operasi yustisi dahulunya adalah operasi untuk mengecek apakah ada pendatang baru di wilayah Jakarta. Jika sekarang tidak ada, bagaimana mengetahui pendatang baru yang datang membludak atau tidak?
"Kita buktinya begini, begitu anda datang mau jadi pengemis dinas sosial turun kok sekarang, begitu diancam pidana," terangnya.
Ahok menjelaskan, saat dirinya melakukan safari Ramadan di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, hanya ada ratusan warga yang ikut buka bersama di masjid tersebut. Mereka yang makan juga orang kantoran di sekitar masjid serta sopir taksi.
"Artinya pengemis di Jakarta, bukan pengemis yang enggak ada makanan. Tapi pengemis yang mau beli rumah, bikin rumah. Kalau mereka enggak ada makan, kita tampung kasih makan tiga kali sehari," ujarnya.
Meski berkata seperti itu, Ahok tidak dapat menjamin apakah bina kependudukan dapat berjalan dengan efektif atau tidak.
"Kita ganti namanya menjadi bina kependudukan," kata Ahok saat memimpin apel siaga pengendalian arus mudik dan arus balik untuk Idul Fitri tahun 2014 di Silang Monas Barat, Kawasan Monas, Jakarta Pusat, Senin (21/7/2014).
Ia menjelaskan, jika ada pendatang yang mendapat jaminan tempat tinggal dan pekerjaan, malah akan difasilitasi Pemprov DKI untuk mendapatkan KTP.
"Kita kasih KTP malahan. Kenapa enggak boleh? Ada surat pindah, kita kasih KTP. Kita yakin kalau kawasan kumuhnya dihilangkan orang-orang yang tinggal sembarangan itu enggak ada tempat," ujarnya.
Operasi yustisi dahulunya adalah operasi untuk mengecek apakah ada pendatang baru di wilayah Jakarta. Jika sekarang tidak ada, bagaimana mengetahui pendatang baru yang datang membludak atau tidak?
"Kita buktinya begini, begitu anda datang mau jadi pengemis dinas sosial turun kok sekarang, begitu diancam pidana," terangnya.
Ahok menjelaskan, saat dirinya melakukan safari Ramadan di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, hanya ada ratusan warga yang ikut buka bersama di masjid tersebut. Mereka yang makan juga orang kantoran di sekitar masjid serta sopir taksi.
"Artinya pengemis di Jakarta, bukan pengemis yang enggak ada makanan. Tapi pengemis yang mau beli rumah, bikin rumah. Kalau mereka enggak ada makan, kita tampung kasih makan tiga kali sehari," ujarnya.
Meski berkata seperti itu, Ahok tidak dapat menjamin apakah bina kependudukan dapat berjalan dengan efektif atau tidak.
(ysw)
