Target 97%, Penyerapan APBD 2014 Baru 25%
Senin, 14 Juli 2014 - 16:34 WIB
Target 97%, Penyerapan APBD 2014 Baru 25%
A
A
A
JAKARTA - Penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD) 2014 sampai pertengahan tahun ini belum mencapai 25 persen. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Endang Widjajanti.
"Belum sampai 25 persen (penyerapan anggaran)," kata Endang di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (14/7/2014).
Sampai saat ini, kata Endang, penyerapan anggaran masih jauh dari target Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yaitu sebesar 97 persen.
"97 persen memang berat, karena ini masalah penyerapan tidak hanya kegiatan dilaksanakan, ada pendapatan, kan ada yang keberatan dengan PBB, kan berat kalau pembiayaan didanai kalau pendapat enggak tercapai," tukasnya.
Tak hanya itu, Endang berharap, dapat mendorong Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP), banyak barang yang akan masuk e-catalogue agar cepat untuk memaksimalkan pembangunan di DKI.
"Kita akan dorong di ULP (Unit Layanan Pengadaan), kemudian kita akan ajak SKPD untuk memberitahu hambatan-hambatannya apa saja nanti Pak Sekda akan bantu, kemudian kita tengah mengumpulkan semua (kuasa pengguna anggaran) buat mempercepat barang dan jasa," tukasnya.
"Belum sampai 25 persen (penyerapan anggaran)," kata Endang di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (14/7/2014).
Sampai saat ini, kata Endang, penyerapan anggaran masih jauh dari target Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yaitu sebesar 97 persen.
"97 persen memang berat, karena ini masalah penyerapan tidak hanya kegiatan dilaksanakan, ada pendapatan, kan ada yang keberatan dengan PBB, kan berat kalau pembiayaan didanai kalau pendapat enggak tercapai," tukasnya.
Tak hanya itu, Endang berharap, dapat mendorong Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP), banyak barang yang akan masuk e-catalogue agar cepat untuk memaksimalkan pembangunan di DKI.
"Kita akan dorong di ULP (Unit Layanan Pengadaan), kemudian kita akan ajak SKPD untuk memberitahu hambatan-hambatannya apa saja nanti Pak Sekda akan bantu, kemudian kita tengah mengumpulkan semua (kuasa pengguna anggaran) buat mempercepat barang dan jasa," tukasnya.
(mhd)
