Atasi Kemacetan, DKI Perlu Dukungan Pusat
Kamis, 03 Juli 2014 - 13:51 WIB
Atasi Kemacetan, DKI Perlu Dukungan Pusat
A
A
A
JAKARTA - Untuk mengatasi kemacetan, Pemrpov DKI Jakarta perlu dukungan pemerintah pusat. Sebaik apapun program yang disodorkan Pemprov DKI, tidak akan berjalan mulus jika tanpa dukungan pusat.
Sebelumnya, Pemprov DKI terpaksa mencoret pengadaan ribuan unit bus TransJakarta. Saat ini Pemrpov sendiri akan melakukan uji coba Electronic Road Pricing (ERP) untuk mengatasi kemacetan.
Pengamat Trasnportasi UI, Ellen Takudung menjelaskan, dicoretnya pengadaan bus Transjakarta memang karena ada masalah dalam pengadaan. Menurutnya, tidak ada masalah dengan pencoretan tersebut.
"DKI perlu dukungan pusat, tidak bisa berjalan sendiri mengatasi kemacetan," terangnya kepada Sindonews, Kamis (3/7/2014).
Menyoroti rencana uji coba ERP, Ellen meminta agar DKI tidak hanya siap secara sarana tapi juga sistem. Apakah sistem yang dimiliki sudah terintegrasi dengan polisi.
"Karena alat pasti sudah jelas bisa terbukti, harusnya ada uji coba sitem. Karena bisa buang-buang waktu bila hanya menguji coba alatnya," tegas Ellen.
jika sistemnya bagus, lanjutnya, bila ada pelanggaran kendaraan yang melintas di jalur ERP tanpa OBU langsung terdeteksi dan terkoneksi dengan sistem milik polisi.
Jadi polisi bisa langsung mengetahui jika ada kendaraan yang melanggar dan langsung mengenakan denda.
Sebelumnya, Pemprov DKI terpaksa mencoret pengadaan ribuan unit bus TransJakarta. Saat ini Pemrpov sendiri akan melakukan uji coba Electronic Road Pricing (ERP) untuk mengatasi kemacetan.
Pengamat Trasnportasi UI, Ellen Takudung menjelaskan, dicoretnya pengadaan bus Transjakarta memang karena ada masalah dalam pengadaan. Menurutnya, tidak ada masalah dengan pencoretan tersebut.
"DKI perlu dukungan pusat, tidak bisa berjalan sendiri mengatasi kemacetan," terangnya kepada Sindonews, Kamis (3/7/2014).
Menyoroti rencana uji coba ERP, Ellen meminta agar DKI tidak hanya siap secara sarana tapi juga sistem. Apakah sistem yang dimiliki sudah terintegrasi dengan polisi.
"Karena alat pasti sudah jelas bisa terbukti, harusnya ada uji coba sitem. Karena bisa buang-buang waktu bila hanya menguji coba alatnya," tegas Ellen.
jika sistemnya bagus, lanjutnya, bila ada pelanggaran kendaraan yang melintas di jalur ERP tanpa OBU langsung terdeteksi dan terkoneksi dengan sistem milik polisi.
Jadi polisi bisa langsung mengetahui jika ada kendaraan yang melanggar dan langsung mengenakan denda.
(ysw)
