Siswa asal Depok jadi korban asusila, Kota Layak Anak dikritik
Sabtu, 17 Mei 2014 - 06:45 WIB
Siswa asal Depok jadi korban asusila, Kota Layak Anak dikritik
A
A
A
Sindonews.com – Kota Depok bertekad menuju Kota Layak Anak. Namun niat tersebut justru kerap kali mendapatkan kritikan dari sejumlah kalangan setiap kali ada kekerasan yang melibatkan siswa di Depok baik sebagai korban maupun pelaku.
Anggota DPRD Depok Yeti Wulandari saat berkunjung ke rumah korban dugaan pelecehan seksual, W, siswi kelas 3 SDN Pondok Rangon 06 Petang mengkritik program menuju Kota Layak Anak yang diniatkan Pemerintah Kota Depok.
Karena seorang warga Kelurahan Harjamukti, Depok, yakni W, sampai harus bersekolah ke luar Depok di Jakarta Timur karena terbatasnya fasilitas sekolah.
“Salah satu akibat Depok klaim Kota Layak Anak, menyatakan anak – anak yang sekolah di perbatasan bukan hanya rawan, tetapi fasilitas sekolah kurang sekali, pergi ke Jakarta untuk sekolah. Salah satu daerah pinggiran, jangka waktu tak secepatnya harus berangkat pagi hari dan jauh dari kontrol orang tua,” tukas Yeti di Depok, Jumat 16 Mei 2014.
Yeti menambahkan, bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Sosial serta Dinas Pendidikan Kota Depok harus terjun langsung menangani kasus W, terutama dalam hal pemindahan sekolah serta pembinaan psikologis terhadap W.
Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
“Komisi A bidang hukum, kami juga meminta agar aparat pemerintah di masyarakat agar sadar dan peka kasus kekerasan terhadap anak, salah satunya aparat RT, RW, hingga lurah,” tandasnya.
Anggota DPRD Depok Yeti Wulandari saat berkunjung ke rumah korban dugaan pelecehan seksual, W, siswi kelas 3 SDN Pondok Rangon 06 Petang mengkritik program menuju Kota Layak Anak yang diniatkan Pemerintah Kota Depok.
Karena seorang warga Kelurahan Harjamukti, Depok, yakni W, sampai harus bersekolah ke luar Depok di Jakarta Timur karena terbatasnya fasilitas sekolah.
“Salah satu akibat Depok klaim Kota Layak Anak, menyatakan anak – anak yang sekolah di perbatasan bukan hanya rawan, tetapi fasilitas sekolah kurang sekali, pergi ke Jakarta untuk sekolah. Salah satu daerah pinggiran, jangka waktu tak secepatnya harus berangkat pagi hari dan jauh dari kontrol orang tua,” tukas Yeti di Depok, Jumat 16 Mei 2014.
Yeti menambahkan, bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Sosial serta Dinas Pendidikan Kota Depok harus terjun langsung menangani kasus W, terutama dalam hal pemindahan sekolah serta pembinaan psikologis terhadap W.
Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
“Komisi A bidang hukum, kami juga meminta agar aparat pemerintah di masyarakat agar sadar dan peka kasus kekerasan terhadap anak, salah satunya aparat RT, RW, hingga lurah,” tandasnya.
(sms)
