WHO imbau pemerintah tak berangkatkan jemaah berisiko

Sindonews.com - Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Fidiansyah mengatakan Pemerintah Indonesia akan melihat perkembangan virus MERS-COv di Timur Tengah.

Perubahan kebijakan yang akan diambil terkait pemberangkatan haji akan melihat situasi di sana.

WHO mengusulkan agar ada kebijakan sebagai upaya mengurangi risiko penyebaran virus MERS terutama jemaah yang daya tubuhnya kurang baik. Sebab virus tersebut mudah masuk ke dalum tubuh yang tidak fit.

"Imbauan WHO ini sifatnya mengingatkan. Imbauan ini dapat memperkecil risiko terhadap masyarakat yang daya tahan tubuhnya menurun," kata dia, kemarin.

Maka jemaah yang akan berangkat wajib diberikan vaksin meningitis. Untuk jenis imunisasi lainya sifatnya masih anjuran terutama untuk kelompok rentan, seperti salah satunya vaksin influenza.

Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Haji dan Umroh (Himpuh) Baluki Ahmad mengatakan tidak ada pengurangan kuota haji, hanya saja ada kriteria kuota nasional yang diatur dalam bab II Pasal 5 Ayat 1 tentang jumlah haji untuk kelompok lansia.

"Maka dalam kondisi ini lansia akan digeser, dalam keputusan Menag yaitu lansia 75 tahun maka penggeseran ini akan dihitung dari yang tertinggi," ujar dia.

Menurut dia ada sekitar 1.800 lansia berumur 75 tahunan yang belum berhaji di seluruh Indonesia. "Jadi mereka yang sudah masuk kuota tahun ini akan tetap diberangkatkan. Jadi kuota yang lebih tidak akan diperhitungkan karena masih banyak kriteria lainya seperti suami istri terpisah," tegasnya.