Airin curhat soal infrastruktur Tangsel di KPK
Selasa, 06 Mei 2014 - 20:12 WIB
Airin curhat soal infrastruktur Tangsel di KPK
A
A
A
Sindonews.com - Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany mengakui masih banyak jalan rusak yang ada di wilayahnya. Tetapi, jalan rusak itu bukan kewenangannya.
"Kami merasakan banyak jalan yang rusak (di Tangerang Selatan). Namun, karena kondisinya adalah jalan provinsi pusat, kami tidak punya kewenangan," kata Airin di Gedung KPK Kuningan, Jakarta, Selasa (6/5/2014)
Tetapi, Airin ke KPK bukan untuk diperiksa atau menjenguk suaminya Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan yang tertangka kasus korupsi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, tapi ikut diskusi pencegahan korupsi bersama beberapa kepala daerah lainnya.
Dia juga menjelaskan, dalam mengucurkan anggaran, pihaknya tidak sembarangan. Karena, hal itu bisa berdampak kepada persoalan hukum.
"Manakala kita akan melakukan pemeliharaan, mengeluarkan anggaran dari APBD akan menimbulkan persoalan hukum," katanya.
Maka itu, kata dia, pihaknya masih mencari solusi agar pengambilan kebijakan itu tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Dia juga mengimbau, agar masyarakat melaporkan ke KPK jika menemukan indikasi pelanggaran hukum dalam pembangunan wilayah Tangsel.
"Kita selalu melibatkan inspektorat dan tentunya pengawasan dari masyarakat secara langsung karena kita terus mengikuti aturan ketentuan," tegasnya.
"Kami merasakan banyak jalan yang rusak (di Tangerang Selatan). Namun, karena kondisinya adalah jalan provinsi pusat, kami tidak punya kewenangan," kata Airin di Gedung KPK Kuningan, Jakarta, Selasa (6/5/2014)
Tetapi, Airin ke KPK bukan untuk diperiksa atau menjenguk suaminya Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan yang tertangka kasus korupsi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, tapi ikut diskusi pencegahan korupsi bersama beberapa kepala daerah lainnya.
Dia juga menjelaskan, dalam mengucurkan anggaran, pihaknya tidak sembarangan. Karena, hal itu bisa berdampak kepada persoalan hukum.
"Manakala kita akan melakukan pemeliharaan, mengeluarkan anggaran dari APBD akan menimbulkan persoalan hukum," katanya.
Maka itu, kata dia, pihaknya masih mencari solusi agar pengambilan kebijakan itu tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Dia juga mengimbau, agar masyarakat melaporkan ke KPK jika menemukan indikasi pelanggaran hukum dalam pembangunan wilayah Tangsel.
"Kita selalu melibatkan inspektorat dan tentunya pengawasan dari masyarakat secara langsung karena kita terus mengikuti aturan ketentuan," tegasnya.
(mhd)
