Caleg PPP ngaku BIN intimidasi kepala sekolah
Senin, 21 April 2014 - 20:54 WIB
Caleg PPP ngaku BIN intimidasi kepala sekolah
A
A
A
Sindonews.com - Kasus dugaan rekayasa dan manipulasi data honorer kategori 2 (K2) di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah hingga kini masih belum jelas. Kasus ini kian rumit seiring adanya aksi dari seseorang mengaku anggota Badan Intelijen Negara (BIN) dan mengintimidasi kepala sekolah agar mau menandatangani berkas milik honorer K2 yang bermasalah.
Seseorang mengaku BIN tersebut mengintimidasi P, Kepala SDN 3 Klepu, Keling, Jepara. P Didesak agar mau menandatangani berkas milik honorer K2 berinisial MS yang mengabdi di SDN 3 Klepu.
Awalnya P tidak mau tanda tangan. Alasannya presensi umum atau pembagian tugas mengajar dan data penunjang lain milik MS memang bermasalah. Mestinya agar bisa masuk database K2, MS harus sudah mengabdi sejak 2005. Padahal yang bersangkutan baru mengabdi pada 2009.
Meski baru beberapa tahun mengajar, tapi ternyata MS bisa masuk database honorer K2 tahun 2005. Hal ini lantaran peran dari Kepala SDN 3 Klepu lama yang mengubah data milik MS. Dalam data tersebut disebutkan jika MS telah mengabdi sejak 2004. Karena itu pula MS akhirnya bisa mengikuti seleksi CPNS beberapa waktu lalu. Dan hebatnya lagi, MS juga lolos seleksi calon abdi negara tersebut.
Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Jateng Achmad Zaid mengatakan pihaknya sudah mengantongi identitas anggota BIN gadungan tersebut. Seseorang tersebut diketahui berinisial IG. Ia adalah caleg DPRD Jepara asal PPP. IG diketahui berhasil meraih suara yang cukup untuk mengantarkannya menjadi anggota DPRD Jepara periode 2014 – 2019.
“Kami akan usut kasus ini sampai tuntas. Termasuk soal keterlibatan IG tersebut,” kata Zaid, Senin (21/4/2014).
Zaid menegaskan BIN memang diturunkan di wilayah Jateng untuk ikut mengusut kasus adanya pungutan liar (pungli) seiring kasus K2 ini. Namun BIN tidak diturunkan ke Jepara, namun di Kabupaten Pati.
“Jadi kalau di Jepara ada yang mengaku BIN itu pasti bohong. Lagi pula mereka mestinya ikut mengusut bukannya malah mengintimidasi seperti itu,” tandasnya.
Seseorang mengaku BIN tersebut mengintimidasi P, Kepala SDN 3 Klepu, Keling, Jepara. P Didesak agar mau menandatangani berkas milik honorer K2 berinisial MS yang mengabdi di SDN 3 Klepu.
Awalnya P tidak mau tanda tangan. Alasannya presensi umum atau pembagian tugas mengajar dan data penunjang lain milik MS memang bermasalah. Mestinya agar bisa masuk database K2, MS harus sudah mengabdi sejak 2005. Padahal yang bersangkutan baru mengabdi pada 2009.
Meski baru beberapa tahun mengajar, tapi ternyata MS bisa masuk database honorer K2 tahun 2005. Hal ini lantaran peran dari Kepala SDN 3 Klepu lama yang mengubah data milik MS. Dalam data tersebut disebutkan jika MS telah mengabdi sejak 2004. Karena itu pula MS akhirnya bisa mengikuti seleksi CPNS beberapa waktu lalu. Dan hebatnya lagi, MS juga lolos seleksi calon abdi negara tersebut.
Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Jateng Achmad Zaid mengatakan pihaknya sudah mengantongi identitas anggota BIN gadungan tersebut. Seseorang tersebut diketahui berinisial IG. Ia adalah caleg DPRD Jepara asal PPP. IG diketahui berhasil meraih suara yang cukup untuk mengantarkannya menjadi anggota DPRD Jepara periode 2014 – 2019.
“Kami akan usut kasus ini sampai tuntas. Termasuk soal keterlibatan IG tersebut,” kata Zaid, Senin (21/4/2014).
Zaid menegaskan BIN memang diturunkan di wilayah Jateng untuk ikut mengusut kasus adanya pungutan liar (pungli) seiring kasus K2 ini. Namun BIN tidak diturunkan ke Jepara, namun di Kabupaten Pati.
“Jadi kalau di Jepara ada yang mengaku BIN itu pasti bohong. Lagi pula mereka mestinya ikut mengusut bukannya malah mengintimidasi seperti itu,” tandasnya.
(lns)
