Usul akademisi untuk pemda soal manusia gerobak
Minggu, 13 April 2014 - 10:19 WIB
Usul akademisi untuk pemda soal manusia gerobak
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah daerah (pemda) yang melakukan razia manusia gerobak atau pengemis seharusnya memperhatikan kebisaan mereka. Karena, hal itu bisa membantu mereka untuk dicarikan lahan pekerjaan yang pas untuknya.
"Mungkin ada yang awalnya mereka pekerjaan atau punya skill, kemudian PHK (pemutusan hubungan kerja) dan enggak tahu harus kemana kalau yang seperti ini mungkin bisa kita carikan pekerjaan yang sesuai misalnya seperti itu," kata Pengamat Sosial dan Budaya Universitas Indonesia, Devie Rahmawati saat dihubungi Sindonews, Sabtu 12 April 2014.
Kecuali, kata dia, pengemis yang telah melakukan penipuan seperti berpura-pura mengalami kelumpuhan atau cacat. Padahal, sambungnya, keadaanya tidak seperti itu. Hal tersebut bisa diusut secara hukum.
"Kalau memang mereka telah menjadi pemalas dalam tanda kutip misalnya berbohong menipu seperti meminta-minta dijalan tapi kesehatannya baik-baik saja dan yang seperti ini harus ada peringatan hukum atau aturan main yang jelas misalnya" pungkasnya.
Maka itu, kata dia, bagi pemerintah daerah (pemda) yang melakukan razian gelandangan dan pengemis (gepeng) dan manusia gerobak harus memperhatikan hal itu.
"Yang penting itu ketika mereka sudah terjaring, sebagai yang menjaring mereka harus melihat lebih dalam profil dari manusia gerobak atau gepeng ini," imbuhnya.
Dengan cara melihat latar belakang si 'manusia gerobak' atau gepeng inilah kita bisa memilah mana yang bisa menjadi positif atau negatif.
"Mungkin ada yang awalnya mereka pekerjaan atau punya skill, kemudian PHK (pemutusan hubungan kerja) dan enggak tahu harus kemana kalau yang seperti ini mungkin bisa kita carikan pekerjaan yang sesuai misalnya seperti itu," kata Pengamat Sosial dan Budaya Universitas Indonesia, Devie Rahmawati saat dihubungi Sindonews, Sabtu 12 April 2014.
Kecuali, kata dia, pengemis yang telah melakukan penipuan seperti berpura-pura mengalami kelumpuhan atau cacat. Padahal, sambungnya, keadaanya tidak seperti itu. Hal tersebut bisa diusut secara hukum.
"Kalau memang mereka telah menjadi pemalas dalam tanda kutip misalnya berbohong menipu seperti meminta-minta dijalan tapi kesehatannya baik-baik saja dan yang seperti ini harus ada peringatan hukum atau aturan main yang jelas misalnya" pungkasnya.
Maka itu, kata dia, bagi pemerintah daerah (pemda) yang melakukan razian gelandangan dan pengemis (gepeng) dan manusia gerobak harus memperhatikan hal itu.
"Yang penting itu ketika mereka sudah terjaring, sebagai yang menjaring mereka harus melihat lebih dalam profil dari manusia gerobak atau gepeng ini," imbuhnya.
Dengan cara melihat latar belakang si 'manusia gerobak' atau gepeng inilah kita bisa memilah mana yang bisa menjadi positif atau negatif.
(mhd)
