Kota Bandung masih bermasalah dalam keterbukaan informasi publik
Rabu, 19 Maret 2014 - 11:29 WIB
Kota Bandung masih bermasalah dalam keterbukaan informasi publik
A
A
A
Sindonews.com - Kota Bandung ternyata masih banyak masalah dalam urusan keterbukaan informasi publik. Bahkan berdasarkan pemeringkatan keterbukaan informasi publik yang dilakukan Komisi Informasi Publik (KIP) Jawa Barat, Kota Bandung menempati urutan ke-10 dari seluruh kabupaten/kota se-Jawa Barat.
"Pemeringkatan itu kita lakukan pada akhir 2013," kata Ketua KIP Jawa Barat, Dan Satryana, di Bandung, Jawa Barat, Rabu (19/3/2014).
Soal peringkat itu, Kota Bandung kalah dari daerah lain, seperti Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, dan Kota Bekasi. Itu merupakan tiga daerah terbaik dalam urusan keterbukaan informasi publik.
Bahkan dalam urusan sengketa informasi publik, Kota Bandung, dalam hal ini pemkot, termasuk salah satu yang paling banyak dalam disengketakan ke KIP.
"Yang disengketakan itu sekira 132 kali. Artinya banyak warga yang meminta informasi (tapi tidak terlayani dengan baik)," ungkapnya.
Dari 132 sengketa itu, sengketa informasi yang paling banyak dilaporkan di antaranya pertanggungjawaban keuangan dan anggaran.
Menurut Dan, Kabupaten Bogor yang ada di peringkat 1 saja tetap memiliki masalah dalam urusan keterbukaan informasi publik. Apalagi Kota Bandung yang berada di peringkat 10.
Soal pemeringkatan itu, ada beberapa indikator yang dijadikan ukuran untuk melakukan penilaian.
Indikator itu di antaranya kelengkapan informasi publik yang diminta publik dan mekanisme pelayanan pemberian informasi.
Pemeringkatan itu pun diharapkan jadi cambuk tersendiri bagi Pemkot Bandung dalam urusan keterbukaan informasi publik. Sehingga ke depan sengketa informasi diharapkan berkurang, bahkan tidak lagi ada.
"Khusus untuk Kota Bandung, peringkat 10 menjadi catatan penting sebagai ibukota provinsi, pekerjaannya sangat banyak," pungkas Dan.
"Pemeringkatan itu kita lakukan pada akhir 2013," kata Ketua KIP Jawa Barat, Dan Satryana, di Bandung, Jawa Barat, Rabu (19/3/2014).
Soal peringkat itu, Kota Bandung kalah dari daerah lain, seperti Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, dan Kota Bekasi. Itu merupakan tiga daerah terbaik dalam urusan keterbukaan informasi publik.
Bahkan dalam urusan sengketa informasi publik, Kota Bandung, dalam hal ini pemkot, termasuk salah satu yang paling banyak dalam disengketakan ke KIP.
"Yang disengketakan itu sekira 132 kali. Artinya banyak warga yang meminta informasi (tapi tidak terlayani dengan baik)," ungkapnya.
Dari 132 sengketa itu, sengketa informasi yang paling banyak dilaporkan di antaranya pertanggungjawaban keuangan dan anggaran.
Menurut Dan, Kabupaten Bogor yang ada di peringkat 1 saja tetap memiliki masalah dalam urusan keterbukaan informasi publik. Apalagi Kota Bandung yang berada di peringkat 10.
Soal pemeringkatan itu, ada beberapa indikator yang dijadikan ukuran untuk melakukan penilaian.
Indikator itu di antaranya kelengkapan informasi publik yang diminta publik dan mekanisme pelayanan pemberian informasi.
Pemeringkatan itu pun diharapkan jadi cambuk tersendiri bagi Pemkot Bandung dalam urusan keterbukaan informasi publik. Sehingga ke depan sengketa informasi diharapkan berkurang, bahkan tidak lagi ada.
"Khusus untuk Kota Bandung, peringkat 10 menjadi catatan penting sebagai ibukota provinsi, pekerjaannya sangat banyak," pungkas Dan.
(sms)
