Lemah pengawasan, program Jokowi 'mandek'
Senin, 17 Maret 2014 - 18:52 WIB
Lemah pengawasan, program Jokowi 'mandek'
A
A
A
Sindonews.com - Keputusan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk ikut bertarung dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 mendatang disesalkan. Pasalnya, Jokowi belum menuntaskan program-program yang dia rencanakan.
Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti Yayat Supriatna mengatakan, tak selayaknya Jokowi mengutamakan kepentingan politiknya di saat program-programnnya sebagai Gubernur DKI Jakarta belum berjalan.
Diingatkan Yayat, belasan program Gubernur belum bisa diimplementasikan alias mandek. Jokowi harusnya melakukan evaluasi dan mencari tahu sebabnya.
Namun Yayat melihat, kendala tak berjalannya program-program tersebut dikarenakan kelemahan Jokowi dalam melakukan pengawasan. Pengorganisasian program tidak sesuai Standart Operasional Procedure (SOP), begitu pula dengan mekanisme evaluasi yang belum dijalankan.
"Rata-rata program tersebut lemah instrumen pengawasan yang dilakukan Jokowi. Jokowi intinya yang penting jalan dahulu, evaluasinya belum ada, lalu ditinggal," kata Yayat saat dihubungi, Senin (17/3/2014).
Seharusnya program-program tersebut harus dievaluasi agar penyerapan anggaran sesuai dengan target. Penyerapan anggaran 2013 hanya sekitar 70 persen dari target 99 persen. Dengan besaran penyerapan anggaran tersebut, program Jokowi masih banyak yang belum terimplementasi dengan benar.
Namun Yayat mewanti-wanti, siapapun Gubernur DKI Jakarta yang menggantikan Jokowi harus mengikuti program yang sudah ada. "Jangan terus muncul yang baru, nanti malah semakin semrawut. Basuki (Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama) harus bisa menjalankannya, apakah ia akan blusukan juga atau tidak, yang terpenting programnya harus terus diawasi dan dievaluasi," tegasnya.
Baca:
Inilah 19 janji Jokowi saat memimpin ibu kota
Pengamat Perkotaan Universitas Trisakti Yayat Supriatna mengatakan, tak selayaknya Jokowi mengutamakan kepentingan politiknya di saat program-programnnya sebagai Gubernur DKI Jakarta belum berjalan.
Diingatkan Yayat, belasan program Gubernur belum bisa diimplementasikan alias mandek. Jokowi harusnya melakukan evaluasi dan mencari tahu sebabnya.
Namun Yayat melihat, kendala tak berjalannya program-program tersebut dikarenakan kelemahan Jokowi dalam melakukan pengawasan. Pengorganisasian program tidak sesuai Standart Operasional Procedure (SOP), begitu pula dengan mekanisme evaluasi yang belum dijalankan.
"Rata-rata program tersebut lemah instrumen pengawasan yang dilakukan Jokowi. Jokowi intinya yang penting jalan dahulu, evaluasinya belum ada, lalu ditinggal," kata Yayat saat dihubungi, Senin (17/3/2014).
Seharusnya program-program tersebut harus dievaluasi agar penyerapan anggaran sesuai dengan target. Penyerapan anggaran 2013 hanya sekitar 70 persen dari target 99 persen. Dengan besaran penyerapan anggaran tersebut, program Jokowi masih banyak yang belum terimplementasi dengan benar.
Namun Yayat mewanti-wanti, siapapun Gubernur DKI Jakarta yang menggantikan Jokowi harus mengikuti program yang sudah ada. "Jangan terus muncul yang baru, nanti malah semakin semrawut. Basuki (Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama) harus bisa menjalankannya, apakah ia akan blusukan juga atau tidak, yang terpenting programnya harus terus diawasi dan dievaluasi," tegasnya.
Baca:
Inilah 19 janji Jokowi saat memimpin ibu kota
(mhd)
