Lagi ditemukan bukti penyelewengan bansos di Kabupaten Bogor
Kamis, 13 Maret 2014 - 16:48 WIB
Lagi ditemukan bukti penyelewengan bansos di Kabupaten Bogor
A
A
A
Sindonews.com - Bukti adanya penyelewengan dan bansos (hibah) tahun 2013 di Kabupaten Bogor kembali ditemukan. Kali ini sejumlah majelis taklim, pondok pesantren dan sekolah di Kabupaten Bogor yang seharusnya menerima dana hibah tersebut ternyata tidak menerima sama sekali anggaran yang dikucurkan lewat APBD Kabupaten Bogor tersebut.
Kepala Desa Purwabakti, Kecamatan Pamijahan, Mulyadi menjelaskan, ada sejumlah majelis taklim dan ponpes di desanya yang masuk dalam daftar penerima dana hibah atau bansos tahun anggaran 2013.
Namun setelah dicek ke alamat dan penerimanya ternyata dana yang seharusnya dikucurkan tidak diterima sama sekali.
Diantaranya Ponses Darul Ahkam di Kp Campedak, Desa Purwabakti, Kecamatan Pamijahan yang mendapat bantuan Rp8 juta.
Selanjutnya Majelis Taklim Al Husna di Kp Cigarehong yang mendapat Rp8,5 juta, Majelis Taklim Nurul Hidayah di Kp Panday yang menerima Rp10 juta dan Majelis Taklim Al Ikhlas di Kp Purwabakti yang juga mendapat Rp10 juta.
“Sehubungan dengan telah terjadi pencairan dana bantuan sosial (bansos) Kabupaten Bogor anggaran tahun 2013, dengan ini kami masing-masing pengurus/panitia ponpes dan majelis taklim Desa Purwabakti belum dan tidak pernah menerima dana bansos yang sudah cair tersebut,” kata Mulyadi dalam surat pernyataannya tertanggal 16 Februari 2014 yang ditandatangani diatas meterai.
Hal yang sama juga terjadi pada MTS Shautul Mimbar Al Islamy di Jalan Abdul Fatah Cibitung Kaum RT12/03 Desa Cibitung Tengah, Tenjolaya.
Seharusnya sekolah swasta ini menerima bantuan hibah dari dana bansos sebesar Rp70 juta sesuai daftar penerima bansos tahun 2013.
Namun menurut Kepala Sekolah MTS Shautul Mimbar Al Islamy Didih Kusnadi sekolahnya tidak pernah menerima dana bansos.
“Kami mengangkat sumpah apabila diperlukan, bahwa kami tidak pernah menerima dana hibah dimaksud senilai Rp70 juta,” urai Didih dalam surat pernyataan diatas materai tertanggal 11 Januari 2014.
Mantan Wakil Bupati Bogor Karyawan Faturahman menegaskan, dengan adanya bukti yang sedemikian banyak tersebut diharapkan Kejaksaan Negeri Cibinong serius untuk mengusut tuntas kasus tersebut.
Sedangkan Juru Bicara Bupati Bogor Erwin mengatakan, pihaknya akan mengecek kebenaran informasi tersebut.
Baca juga :
Kejati Jawa Barat pantau kasus bansos Kabupaten Bogor
Kejari terus dalami kasus korupsi bansos Kabupaten Bogor
KPK bisa supervisi kasus bansos Kabupaten Bogor
Kepala Desa Purwabakti, Kecamatan Pamijahan, Mulyadi menjelaskan, ada sejumlah majelis taklim dan ponpes di desanya yang masuk dalam daftar penerima dana hibah atau bansos tahun anggaran 2013.
Namun setelah dicek ke alamat dan penerimanya ternyata dana yang seharusnya dikucurkan tidak diterima sama sekali.
Diantaranya Ponses Darul Ahkam di Kp Campedak, Desa Purwabakti, Kecamatan Pamijahan yang mendapat bantuan Rp8 juta.
Selanjutnya Majelis Taklim Al Husna di Kp Cigarehong yang mendapat Rp8,5 juta, Majelis Taklim Nurul Hidayah di Kp Panday yang menerima Rp10 juta dan Majelis Taklim Al Ikhlas di Kp Purwabakti yang juga mendapat Rp10 juta.
“Sehubungan dengan telah terjadi pencairan dana bantuan sosial (bansos) Kabupaten Bogor anggaran tahun 2013, dengan ini kami masing-masing pengurus/panitia ponpes dan majelis taklim Desa Purwabakti belum dan tidak pernah menerima dana bansos yang sudah cair tersebut,” kata Mulyadi dalam surat pernyataannya tertanggal 16 Februari 2014 yang ditandatangani diatas meterai.
Hal yang sama juga terjadi pada MTS Shautul Mimbar Al Islamy di Jalan Abdul Fatah Cibitung Kaum RT12/03 Desa Cibitung Tengah, Tenjolaya.
Seharusnya sekolah swasta ini menerima bantuan hibah dari dana bansos sebesar Rp70 juta sesuai daftar penerima bansos tahun 2013.
Namun menurut Kepala Sekolah MTS Shautul Mimbar Al Islamy Didih Kusnadi sekolahnya tidak pernah menerima dana bansos.
“Kami mengangkat sumpah apabila diperlukan, bahwa kami tidak pernah menerima dana hibah dimaksud senilai Rp70 juta,” urai Didih dalam surat pernyataan diatas materai tertanggal 11 Januari 2014.
Mantan Wakil Bupati Bogor Karyawan Faturahman menegaskan, dengan adanya bukti yang sedemikian banyak tersebut diharapkan Kejaksaan Negeri Cibinong serius untuk mengusut tuntas kasus tersebut.
Sedangkan Juru Bicara Bupati Bogor Erwin mengatakan, pihaknya akan mengecek kebenaran informasi tersebut.
Baca juga :
Kejati Jawa Barat pantau kasus bansos Kabupaten Bogor
Kejari terus dalami kasus korupsi bansos Kabupaten Bogor
KPK bisa supervisi kasus bansos Kabupaten Bogor
(sms)
