2 situ di Depok dijual-belikan
Rabu, 05 Maret 2014 - 09:49 WIB
2 situ di Depok dijual-belikan
A
A
A
Sindonews.com - Nampaknya Pemerintah Kota Depok akan kehilangan dua situ di wilayahnya jika aksi jual-beli yang dilakukan oknum tidak dihentikan. Karena berdasarkan penelusuran Forum Komunitas Hijau (FKH), Situ Asih dan Situ Pedongkelan yang sudah mendangkal lahannya di perjual-belikan.
Ketua FKH Hery Gonku mengungkapkan, dari 30 situ yang tersisa di Depok, empat diantaranya diambang kepunahan. Keempat situ tersebut mengalami pendangkalan parah dan dua diantaranya sudah separoh dijual oknum.
Empat situ yang terancam hilang, yakni SItu Asih, Pedongkelan, Gadog, dan Tipar. Sedangkan Situ Asih dan Pedongkelan sebagian sudah dijual oleh oknum.
"Situ Asih sudah separuhnya yang dijual oleh oknum. Tapi tidak ada penindakan dari dinas terkait. Sedangkan Situ Gadog sudah tidak berfungsi, tidak ada air lagi," papar Hery ketika dihubungi, Rabu (5/3/2014).
Anggota FKH lainnya, Dado Permana menuturkan, seharusnya ada badan khusus yang memantau soal situ. Sehingga tidak ada lagi oknum yang berani menjual lahan situ.
"Siapa yang bertanggungjawab soal penjualan lahan? Mengapa Badan Pertanahan Nasional (BPN) bisa mengaluarkan sertifikasi atas penjualan tersebut," tegas Dado.
Dia menyayangkan, kelemahan BPN Kota Depok yang tidak melakukan verifikasi ke lapangan. Sehingga dengan mudahnya menerbitkan sertifikat tanah. "Inilah kelemahannya. Harusnya mereka punya data mengenai situ dan tidak mudah mengeluarkan sertifikat," sesalnya.
Ketua FKH Hery Gonku mengungkapkan, dari 30 situ yang tersisa di Depok, empat diantaranya diambang kepunahan. Keempat situ tersebut mengalami pendangkalan parah dan dua diantaranya sudah separoh dijual oknum.
Empat situ yang terancam hilang, yakni SItu Asih, Pedongkelan, Gadog, dan Tipar. Sedangkan Situ Asih dan Pedongkelan sebagian sudah dijual oleh oknum.
"Situ Asih sudah separuhnya yang dijual oleh oknum. Tapi tidak ada penindakan dari dinas terkait. Sedangkan Situ Gadog sudah tidak berfungsi, tidak ada air lagi," papar Hery ketika dihubungi, Rabu (5/3/2014).
Anggota FKH lainnya, Dado Permana menuturkan, seharusnya ada badan khusus yang memantau soal situ. Sehingga tidak ada lagi oknum yang berani menjual lahan situ.
"Siapa yang bertanggungjawab soal penjualan lahan? Mengapa Badan Pertanahan Nasional (BPN) bisa mengaluarkan sertifikasi atas penjualan tersebut," tegas Dado.
Dia menyayangkan, kelemahan BPN Kota Depok yang tidak melakukan verifikasi ke lapangan. Sehingga dengan mudahnya menerbitkan sertifikat tanah. "Inilah kelemahannya. Harusnya mereka punya data mengenai situ dan tidak mudah mengeluarkan sertifikat," sesalnya.
(ysw)
