PDIP minta pelantikan Wisnu tak dipersoalkan
Kamis, 27 Februari 2014 - 18:56 WIB
PDIP minta pelantikan Wisnu tak dipersoalkan
A
A
A
Sindonews.com - Pelantikan Wawali Kota Surabaya Wisnu Bakti Buana seharusnya tak perlu dipersolkan lagi, Dengan keluarnya keputusan Komisi II DPR RI maka masalah itu telah selesai.
Bendahara DPC PDIP Baktiono mengatakan, seluruh proses pengangkatan Wisnu Sakti Buana sebagai orang nomor dua di Surabaya telah dilakukan.
Mulai dari pembentukan Panitia Khusus (Pansus), Panlih hingga pelantikan, sudah selesai.
"Apalagi yang perlu dipersoalkan. Sekarang sudah selesai semua. Sejak awal tidak ada apa-apa dan kami tenang-tenang saja. Ini mungkin ada pihak yang cari popularitas di air keruh. Kalau memang ada pihak yang tidak sepakat dengan keputusan Komisi II DPR, silakan menggunakan mekanisme yang lain," tandasnya, Kamis (26/2/2014).
Sebelumnya, Komisi II DPR RI memutuskan permasalahan proses pelantikan Wisnu Sakti Buana sebagai Wakil Wali Kota Surabaya dikembalikan lagi ke DPRD Surabaya.
Jika tidak puas, komisi yang membidangi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah itu juga meminta pada Panitia Pemilihan (Panlih) Wawali Kota Surabaya, selaku pihak penggugat, agar melaporkan masalah tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Baca juga: Risma enggan diajak mediasi Komisi II DPR?
Bendahara DPC PDIP Baktiono mengatakan, seluruh proses pengangkatan Wisnu Sakti Buana sebagai orang nomor dua di Surabaya telah dilakukan.
Mulai dari pembentukan Panitia Khusus (Pansus), Panlih hingga pelantikan, sudah selesai.
"Apalagi yang perlu dipersoalkan. Sekarang sudah selesai semua. Sejak awal tidak ada apa-apa dan kami tenang-tenang saja. Ini mungkin ada pihak yang cari popularitas di air keruh. Kalau memang ada pihak yang tidak sepakat dengan keputusan Komisi II DPR, silakan menggunakan mekanisme yang lain," tandasnya, Kamis (26/2/2014).
Sebelumnya, Komisi II DPR RI memutuskan permasalahan proses pelantikan Wisnu Sakti Buana sebagai Wakil Wali Kota Surabaya dikembalikan lagi ke DPRD Surabaya.
Jika tidak puas, komisi yang membidangi pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah itu juga meminta pada Panitia Pemilihan (Panlih) Wawali Kota Surabaya, selaku pihak penggugat, agar melaporkan masalah tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Baca juga: Risma enggan diajak mediasi Komisi II DPR?
(lns)
