Risma enggan diajak mediasi Komisi II DPR?
Rabu, 26 Februari 2014 - 16:10 WIB
Risma enggan diajak mediasi Komisi II DPR?
A
A
A
Sindonews.com - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, memastikan dirinya tak akan hadir memenuhi undangan Komisi II DPR terkait mediasi kisruh pemilihan Wakil Wali Kota Surabaya, nanti malam.
Saat diwawancarai di Balai Kota Surabaya, Risma memilih bungkam dan hanya menjawab itu merupakan urusan panitia pemilihan (Panlih) saja.
"Saya enggak mau komentar soal itu (kisruh proses pelantikan Wisnu Sakti Buana). Itu biar Panlih saja," ujar Risma, seusai menerima tamu dari World Bank, membahas angkutan massal Surabaya, di Balai Kota, Rabu (26/2/2014).
Dia pun mengaku hingga kini masih sibuk dengan berbagai acara Forum Sampah Internasional yang akan dihadiri puluhan menteri negara se-Asia Pasific.
"Saya lagi banyak tamu luar negeri. Saya menjadi pembicara di forum diskusinya," kata Risma.
Diketahui, malam ini Komisi II DPR mengundang Tri Rismaharini, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dan panitia pemilihan Wakil Wali Kota Surabaya. Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk memediasi konflik yang mencuat beberapa waktu terakhir.
Baca:
DPR RI diminta tak ikut campur masalah Risma
Saat diwawancarai di Balai Kota Surabaya, Risma memilih bungkam dan hanya menjawab itu merupakan urusan panitia pemilihan (Panlih) saja.
"Saya enggak mau komentar soal itu (kisruh proses pelantikan Wisnu Sakti Buana). Itu biar Panlih saja," ujar Risma, seusai menerima tamu dari World Bank, membahas angkutan massal Surabaya, di Balai Kota, Rabu (26/2/2014).
Dia pun mengaku hingga kini masih sibuk dengan berbagai acara Forum Sampah Internasional yang akan dihadiri puluhan menteri negara se-Asia Pasific.
"Saya lagi banyak tamu luar negeri. Saya menjadi pembicara di forum diskusinya," kata Risma.
Diketahui, malam ini Komisi II DPR mengundang Tri Rismaharini, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dan panitia pemilihan Wakil Wali Kota Surabaya. Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk memediasi konflik yang mencuat beberapa waktu terakhir.
Baca:
DPR RI diminta tak ikut campur masalah Risma
(rsa)
