Alasan Jokowi rombak pejabat DKI
Rabu, 12 Februari 2014 - 18:07 WIB
Alasan Jokowi rombak pejabat DKI
A
A
A
Sindonews.com - Gubernur DKI, Joko Widodo membocorkan sedikit alasannya merombak pejabat eselon II (setingkat kepala dinas, kepala badan, dan wali kota) secara besar-besaran pada hari ini.
Menurut Jokowi, selama ini banyak pejabat di dinas yang tidak mengikuti perintahnya setelah diberikan intruksi. Sebagian dari mereka ada yang bekerja dengan pola Asal Bapak Senang (ABS).
"ABS atau basa-basi atau ceremony itu yang saya tidak suka. Kalau saya sudah perintah dan tidak mengikuti, kerjanya hanya nyenengin," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (12/2/2014).
Mantan Wali Kota Solo ini menginginkan pejabat di dinas bekerja secara konkrit dan nyata dengan bukti fisik yang bisa langsung dilihat masyarakat.
"Kerja itu yang konkrit dan nyata, fisiknya ada, barangnya kelihatan mata. Itu yang ditunggu masyarakat," bebernya.
Ia mengakui, masa jabatan seorang pimpinan di sebuah kantor dinas idealnya tiga sampai empat tahun agar bisa betul-betul menguasai masalah. Namun, karena banyak pejabat yang tidak bisa bekerja konkrit, perombakan akhirnya dilakukan.
"Sebetulnya yang baik, pimpinan di sebuah dinas, jangan menjabat setahun dua tahun, paling tidak tiga sampai empat tahun," ujarnya.
Jokowi menegaskan, akan terus melakukan bongkar pasang pejabat di lingkungannya sampai menemui personel yang bisa menguasai bidang dan mengimplementasikan tugasnya di lapangan dengan baik.
"Pokoknya sampai ketemu personel yang dapat melaksanakan tugasnya dengan amanah," tandasnya.
Baca juga:
Jokowi rombak pejabat eselon II
Menurut Jokowi, selama ini banyak pejabat di dinas yang tidak mengikuti perintahnya setelah diberikan intruksi. Sebagian dari mereka ada yang bekerja dengan pola Asal Bapak Senang (ABS).
"ABS atau basa-basi atau ceremony itu yang saya tidak suka. Kalau saya sudah perintah dan tidak mengikuti, kerjanya hanya nyenengin," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (12/2/2014).
Mantan Wali Kota Solo ini menginginkan pejabat di dinas bekerja secara konkrit dan nyata dengan bukti fisik yang bisa langsung dilihat masyarakat.
"Kerja itu yang konkrit dan nyata, fisiknya ada, barangnya kelihatan mata. Itu yang ditunggu masyarakat," bebernya.
Ia mengakui, masa jabatan seorang pimpinan di sebuah kantor dinas idealnya tiga sampai empat tahun agar bisa betul-betul menguasai masalah. Namun, karena banyak pejabat yang tidak bisa bekerja konkrit, perombakan akhirnya dilakukan.
"Sebetulnya yang baik, pimpinan di sebuah dinas, jangan menjabat setahun dua tahun, paling tidak tiga sampai empat tahun," ujarnya.
Jokowi menegaskan, akan terus melakukan bongkar pasang pejabat di lingkungannya sampai menemui personel yang bisa menguasai bidang dan mengimplementasikan tugasnya di lapangan dengan baik.
"Pokoknya sampai ketemu personel yang dapat melaksanakan tugasnya dengan amanah," tandasnya.
Baca juga:
Jokowi rombak pejabat eselon II
(ysw)
