Kadiknas Makassar disambut demo siswa SMAN 6 Makassar
Senin, 10 Februari 2014 - 15:02 WIB
Kadiknas Makassar disambut demo siswa SMAN 6 Makassar
A
A
A
Sindonews.com - Kedatangan Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Mahmud BM di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 6 Makassar disambut dengan aksi demo ratusan siswa dan siswi di halaman sekolah.
Para siswa yang sudah menunggunya di halaman sekolah meneriakkan yel-yel, dan membawakan poster yang bertuliskan "Butuh Kepala Sekolah Baru", "Kami tidak suka dengan sifatnya Firaun". Aksi ini berjalan aman dan tertib.
Melihat aksi para pelajar itu, Mahmud BS berorasi. Dia menegaskan, akan menindaklanjuti aspirasi para siswa dan menyampaiannya ke Pemerintah Kota Makassar melalui Inspektorat.
"Besok, Selasa 11 Februari 2014, Inspektorat akan turun memeriksa Kepala Sekolah. Jadi saya minta kepada seluruh siswa agar proses belajar mengajar tetap berjalan. Silahkan masuk dalam kelas, sambil masalah ini berjalan," kata Mahmud BM dalam orasinya, Senin (10/2/2014).
Persoalan yang terjadi di SMAN 6 Makassar pada dasarnya hanya isu yang dilemparkan oleh luar sekolah, sehingga ada oknum guru yang memprovokasi siswa. Namun karena hal ini sudah berkembang, maka harus ada proses yang dilakukan.
"Aspirasi siswa sudah kita terima. Apapun alasannya, aspirasi dari anak harus diperhatikan," ungkapnya.
Setelah pengarahan oleh Mahmud BM di lapangan sekolah, akhirnya dilakukan rapat internal di ruang kepala sekolah dengan mempertemukan berbagai pihak yang terkait, seperti Kepala Sekolah Abdul Karim, Ketua Komite Sekolah Prof DR Sattu Alang, wakil kepala sekolah, dan guru.
Adapun yang dipermasalahkan dalam rapat tersebut mengenai pemotongan sumbangan dari iuran sebesar Rp900.000 dari jumlah 360 siswa secara keseluruhan.
Ketua Komite Sekolah Prof DR Sattu Alang mengatakan, masalah ini bisa diselesaikan untuk menghilangkan kecemburuan sosial di dalam sekolah. Adapun honorer yang dipotong harus dikembalikan. "Besok (hari ini) Inspektorat akan turun memeriksa keuangan administrasi dan jika dibutuhkan, saya akan jelaskan semua," terangnya.
Sementara itu, Kepala SMAN 6 Makassar Abdul Karim yang dikonfirmasi membantah djika dirinya memotong iuran dana komite. Adapun isu pemtongan sebesar 15 persen tidak dilakukan, karena tidak ada dasarnya.
Beberapa sorotan lain, seperti sekolah yang tidak terakreditasi dan tidak bisa melanjutkan perguruan tinggi adalah kekeliruan, karena status SMAN 6 Makassar terakreditasi A (Amat Baik) dan sorotan lainnya juga pemotongan honorer.
"Ini hanya isu dari luar sekolah. Ini persoalan iuran komite dan orang tua, bukan kepala sekolah," kilahnya.
Mengenai rencana kedatangan Inspektorat, Abdul Karim mengaku tidak ada masalah dan telah mempersiapkannya. "Kita siapkan administrasinya, keuangannya baik, dana bos, maupun dana gratis. Apakah disalahgunakan atau tidak," jelasnya.
Untuk masalah iuran komite di sekolah, siswa dibebankan membayar Rp900 ribu persiswa. Sejumlah isu yang beredar, telah terjadi penyimpangan, dan itu tidak benar. Dari total 360 siswa, pembayarannya itu selama setahun dan bukan persemester.
"Dia tidak hitung berapa uang masuk, dan mereka hanya mengkalkulasi keseluruhan dana yang terkumpul dari seluruh siswa yang ada di sekolah," katanya.
Informasi di sekolah itu, tidak seperti biasanya sekolah pada hari Senin menggelar upacara bendera, ratusan siswa justru melakukan aksi demo di lapangan sekolah.
Bukan hanya itu, dari jumlah guru dan staf sekolah yang berjumlahkan 46 orang, terdapat 30-an guru yang belum mengisi paraf di absen harian. Di sekolah itu juga petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP disiagakan untuk mengantisipasi adanya kekisruhan yang terjadi sebelumnya.
Para siswa yang sudah menunggunya di halaman sekolah meneriakkan yel-yel, dan membawakan poster yang bertuliskan "Butuh Kepala Sekolah Baru", "Kami tidak suka dengan sifatnya Firaun". Aksi ini berjalan aman dan tertib.
Melihat aksi para pelajar itu, Mahmud BS berorasi. Dia menegaskan, akan menindaklanjuti aspirasi para siswa dan menyampaiannya ke Pemerintah Kota Makassar melalui Inspektorat.
"Besok, Selasa 11 Februari 2014, Inspektorat akan turun memeriksa Kepala Sekolah. Jadi saya minta kepada seluruh siswa agar proses belajar mengajar tetap berjalan. Silahkan masuk dalam kelas, sambil masalah ini berjalan," kata Mahmud BM dalam orasinya, Senin (10/2/2014).
Persoalan yang terjadi di SMAN 6 Makassar pada dasarnya hanya isu yang dilemparkan oleh luar sekolah, sehingga ada oknum guru yang memprovokasi siswa. Namun karena hal ini sudah berkembang, maka harus ada proses yang dilakukan.
"Aspirasi siswa sudah kita terima. Apapun alasannya, aspirasi dari anak harus diperhatikan," ungkapnya.
Setelah pengarahan oleh Mahmud BM di lapangan sekolah, akhirnya dilakukan rapat internal di ruang kepala sekolah dengan mempertemukan berbagai pihak yang terkait, seperti Kepala Sekolah Abdul Karim, Ketua Komite Sekolah Prof DR Sattu Alang, wakil kepala sekolah, dan guru.
Adapun yang dipermasalahkan dalam rapat tersebut mengenai pemotongan sumbangan dari iuran sebesar Rp900.000 dari jumlah 360 siswa secara keseluruhan.
Ketua Komite Sekolah Prof DR Sattu Alang mengatakan, masalah ini bisa diselesaikan untuk menghilangkan kecemburuan sosial di dalam sekolah. Adapun honorer yang dipotong harus dikembalikan. "Besok (hari ini) Inspektorat akan turun memeriksa keuangan administrasi dan jika dibutuhkan, saya akan jelaskan semua," terangnya.
Sementara itu, Kepala SMAN 6 Makassar Abdul Karim yang dikonfirmasi membantah djika dirinya memotong iuran dana komite. Adapun isu pemtongan sebesar 15 persen tidak dilakukan, karena tidak ada dasarnya.
Beberapa sorotan lain, seperti sekolah yang tidak terakreditasi dan tidak bisa melanjutkan perguruan tinggi adalah kekeliruan, karena status SMAN 6 Makassar terakreditasi A (Amat Baik) dan sorotan lainnya juga pemotongan honorer.
"Ini hanya isu dari luar sekolah. Ini persoalan iuran komite dan orang tua, bukan kepala sekolah," kilahnya.
Mengenai rencana kedatangan Inspektorat, Abdul Karim mengaku tidak ada masalah dan telah mempersiapkannya. "Kita siapkan administrasinya, keuangannya baik, dana bos, maupun dana gratis. Apakah disalahgunakan atau tidak," jelasnya.
Untuk masalah iuran komite di sekolah, siswa dibebankan membayar Rp900 ribu persiswa. Sejumlah isu yang beredar, telah terjadi penyimpangan, dan itu tidak benar. Dari total 360 siswa, pembayarannya itu selama setahun dan bukan persemester.
"Dia tidak hitung berapa uang masuk, dan mereka hanya mengkalkulasi keseluruhan dana yang terkumpul dari seluruh siswa yang ada di sekolah," katanya.
Informasi di sekolah itu, tidak seperti biasanya sekolah pada hari Senin menggelar upacara bendera, ratusan siswa justru melakukan aksi demo di lapangan sekolah.
Bukan hanya itu, dari jumlah guru dan staf sekolah yang berjumlahkan 46 orang, terdapat 30-an guru yang belum mengisi paraf di absen harian. Di sekolah itu juga petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP disiagakan untuk mengantisipasi adanya kekisruhan yang terjadi sebelumnya.
(san)
