PKB pastikan pelantikan Gubernur Jatim sesuai jadwal
Kamis, 06 Februari 2014 - 18:54 WIB
PKB pastikan pelantikan Gubernur Jatim sesuai jadwal
A
A
A
Sindonews.com - Meski masih ada manuver dan upaya agar pelantikan Soekarwo-Gus Ipul sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur ditunda, namun Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai partai pengusung Khofifah-Herman justru yakin pelantikan dapat dilaksanakan sesuai jadwal.
Terlebih, Mendagri telah menerbitkan surat keputusan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim yang dilaksanakan 12 Februari.
Ketua Dewan Pimpinan wilayah (DPW) PKB Jawa Timur Abdul Halim Iskandar mengatakan, persiapan pelantikan sudah matang.
"Tidak benar jika akan diundur jadwal pelantikkannya. Sesuai jadwal akan dihelat pada 12 Februari 2014 mendatang," kata Wakil Ketua Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Jawa Timur ini ketika di konfirmasi, Kamis (6/2/2014).
Pria yang akrab disapa Gus Nanang ini menambahkan, pelantikkan itu sesuai dengan kesepakatan bersama dalam rapat koordinasi Banmus. Pihak DPRD Jatim sudah melakukan sejumlah persiapan.
"Siapa saja yang akan diundang sudah didata secara lengkap sehingga tidak mungkin akan ada penundaan apalagi, kata politikus asal Jombang ini.
Pendapat senada juga disampaikan anggota Banmus DPRD Jatim Achmad Iskandar. Dia mengakui ada gerakkan dari sekelompok orang yang ingin menunda bahkan menggagalkan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.
“Saya heran, kok masih ada orang-orang yang berkeinginan Jatim tidak kondusif. Tapi apapun namanya ya seperti inilah demokrasi. Namun terlepas dari itu semua, yang jelas Banmus sudah menyepakati jadwal pelantikan Gubernur Jatim pada 12 Februari,” tegasnya.
Achamd Iskandar yang juga politikus Partai Demokrat ini menambahkan, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah final dan bersifat mengikat. Atas putusan itu, ia meminta semua pihak untuk legowo dan menghormatinya.
Jika pada pilgub kali ini kalah, masih ada kesempatan untuk berkompetisi lagi di pilgub lima tahun mendatang.
"Pilgub Jatim sudah selesai. Marilah semua pihak bersatu membangun Jatim yang baik dan sejahtera," tukasnya.
Sementara itu, informasi yang diperoleh di lapangan menyebutkan, pada Jumat, 7 Februari 2014 mendatang akan ada gerakan mengatasnamakan Forum Korban Putusan MK Berdaulat (FKPMB) dipelopori oleh Adhie Massardi.
Dalam gerakan itu akan melaporkan adanya dugaan kejanggalan pemilukada Jawa Timur ke Bareskrim Mabes Polri.
Terlebih, Mendagri telah menerbitkan surat keputusan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim yang dilaksanakan 12 Februari.
Ketua Dewan Pimpinan wilayah (DPW) PKB Jawa Timur Abdul Halim Iskandar mengatakan, persiapan pelantikan sudah matang.
"Tidak benar jika akan diundur jadwal pelantikkannya. Sesuai jadwal akan dihelat pada 12 Februari 2014 mendatang," kata Wakil Ketua Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Jawa Timur ini ketika di konfirmasi, Kamis (6/2/2014).
Pria yang akrab disapa Gus Nanang ini menambahkan, pelantikkan itu sesuai dengan kesepakatan bersama dalam rapat koordinasi Banmus. Pihak DPRD Jatim sudah melakukan sejumlah persiapan.
"Siapa saja yang akan diundang sudah didata secara lengkap sehingga tidak mungkin akan ada penundaan apalagi, kata politikus asal Jombang ini.
Pendapat senada juga disampaikan anggota Banmus DPRD Jatim Achmad Iskandar. Dia mengakui ada gerakkan dari sekelompok orang yang ingin menunda bahkan menggagalkan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.
“Saya heran, kok masih ada orang-orang yang berkeinginan Jatim tidak kondusif. Tapi apapun namanya ya seperti inilah demokrasi. Namun terlepas dari itu semua, yang jelas Banmus sudah menyepakati jadwal pelantikan Gubernur Jatim pada 12 Februari,” tegasnya.
Achamd Iskandar yang juga politikus Partai Demokrat ini menambahkan, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah final dan bersifat mengikat. Atas putusan itu, ia meminta semua pihak untuk legowo dan menghormatinya.
Jika pada pilgub kali ini kalah, masih ada kesempatan untuk berkompetisi lagi di pilgub lima tahun mendatang.
"Pilgub Jatim sudah selesai. Marilah semua pihak bersatu membangun Jatim yang baik dan sejahtera," tukasnya.
Sementara itu, informasi yang diperoleh di lapangan menyebutkan, pada Jumat, 7 Februari 2014 mendatang akan ada gerakan mengatasnamakan Forum Korban Putusan MK Berdaulat (FKPMB) dipelopori oleh Adhie Massardi.
Dalam gerakan itu akan melaporkan adanya dugaan kejanggalan pemilukada Jawa Timur ke Bareskrim Mabes Polri.
(lns)
