Soal sampah, Ahok endus ada 'permainan'
Selasa, 04 Februari 2014 - 17:43 WIB
Soal sampah, Ahok endus ada 'permainan'
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta basuki Tjahaja Purnama mulai mengendus adanya 'permainan nakal' dalam sistem pengelolaan sampah yang selama ini dikelola oleh Dinas Kebersihan.
"Kata DPRD draft pengelolaan sampah enggak ada, makanya kita selidiki sekarang. Ini kesalahan di Bappeda atau Kepala Dinas," katanya di Balai Kota Jakarta, Selasa (4/2/2014).
Menurut Ahok, persoalan sampah di ibu kota sebenarnya sudah menggurita dari dahulu. Kecurigaan tersebut muncul dari tidak jelasnya laporan pembayaran volume sampah di Bantar Gebang, Bekasi.
"Apakah betul sampah yang dibuang di Bandar Gebang itu 6.500 ton per hari? Karena kita bayar di pintu 120 ribu ton lebih. Apakah ini bukan permainan? Semua perlu kita selidiki," ujarnya.
Ia melanjutkan, indikasi adanya permainan di Dinas Kebersihan juga mencuat setelah usulan pengadaan 200 truk sampah kabarnya ditolak jajaran DPRD DKI.
"Tadi saya sudah panggil Bappeda, dia sudah rapat dengan kebersihan dan bilang kalau kita enggak mau kerja sama swasta, kita enggak punya truk. Kalau gitu saya bilang kita beli. Tapi DPRD enggak kasih," ujarnya.
Menurut Ahok, laporan dari Bappeda itu menandakan jika pengelolaan sampah di DKI selama ini mengandalkan pihak swasta. Namun bukti foto copy surat kendaaran truk sampah milik swasta itu tidak pernah diterimanya, termasuk di mana wilayah operasinya.
"Karena bisa saja selama ini truk kita yang "disogok" untuk ngangkut jatahnya swasta. Jadi yang dibilangin DPRD ada benarnya juga. Jadi ada permainan gitu loh," terangnya.
Mantan Bupati Belitung ini mengaku, tak heran jika lurah dan camat di wilayah kerap terkena omelan warga, karena dinilai lamban mengangkut sampah hingga membusuk. Sebab, ketika warga melapor kelurahan dan kecamatan, para lurah dan camat tidak mempunyai truk sampah.
"Kan goblok sekali, kita punya truk sampah tapi ngangkutin sampah di wilayah yang sudah dikontrakan kepada swasta," ujarnya.
Atas dasar itu, Ahok meminta, truk sampah milik swasta dan DKI diberikan nomor unit sehingga bisa diketahui truk tersebut mengangkut sampah di wilayah mana saja. Bila truk sampah itu telah diberikan nomor unit, pihaknya akan memasang kamera CCTV di Bantar Gebang.
"Kalau CCTV dirusak di Bandar Gebang, saya pecat kalian. Berarti ada sesuatu. Saya juga enggak mau yang mahal, yang penting bisa liat nomor unit," tukasnya.
"Kata DPRD draft pengelolaan sampah enggak ada, makanya kita selidiki sekarang. Ini kesalahan di Bappeda atau Kepala Dinas," katanya di Balai Kota Jakarta, Selasa (4/2/2014).
Menurut Ahok, persoalan sampah di ibu kota sebenarnya sudah menggurita dari dahulu. Kecurigaan tersebut muncul dari tidak jelasnya laporan pembayaran volume sampah di Bantar Gebang, Bekasi.
"Apakah betul sampah yang dibuang di Bandar Gebang itu 6.500 ton per hari? Karena kita bayar di pintu 120 ribu ton lebih. Apakah ini bukan permainan? Semua perlu kita selidiki," ujarnya.
Ia melanjutkan, indikasi adanya permainan di Dinas Kebersihan juga mencuat setelah usulan pengadaan 200 truk sampah kabarnya ditolak jajaran DPRD DKI.
"Tadi saya sudah panggil Bappeda, dia sudah rapat dengan kebersihan dan bilang kalau kita enggak mau kerja sama swasta, kita enggak punya truk. Kalau gitu saya bilang kita beli. Tapi DPRD enggak kasih," ujarnya.
Menurut Ahok, laporan dari Bappeda itu menandakan jika pengelolaan sampah di DKI selama ini mengandalkan pihak swasta. Namun bukti foto copy surat kendaaran truk sampah milik swasta itu tidak pernah diterimanya, termasuk di mana wilayah operasinya.
"Karena bisa saja selama ini truk kita yang "disogok" untuk ngangkut jatahnya swasta. Jadi yang dibilangin DPRD ada benarnya juga. Jadi ada permainan gitu loh," terangnya.
Mantan Bupati Belitung ini mengaku, tak heran jika lurah dan camat di wilayah kerap terkena omelan warga, karena dinilai lamban mengangkut sampah hingga membusuk. Sebab, ketika warga melapor kelurahan dan kecamatan, para lurah dan camat tidak mempunyai truk sampah.
"Kan goblok sekali, kita punya truk sampah tapi ngangkutin sampah di wilayah yang sudah dikontrakan kepada swasta," ujarnya.
Atas dasar itu, Ahok meminta, truk sampah milik swasta dan DKI diberikan nomor unit sehingga bisa diketahui truk tersebut mengangkut sampah di wilayah mana saja. Bila truk sampah itu telah diberikan nomor unit, pihaknya akan memasang kamera CCTV di Bantar Gebang.
"Kalau CCTV dirusak di Bandar Gebang, saya pecat kalian. Berarti ada sesuatu. Saya juga enggak mau yang mahal, yang penting bisa liat nomor unit," tukasnya.
(mhd)
