Terapi kejut, PNS Mamuju ikuti tes urine

Senin, 06 Januari 2014 - 16:26 WIB
Terapi kejut, PNS Mamuju ikuti tes urine
Terapi kejut, PNS Mamuju ikuti tes urine
A A A
Sindonews.com - Bupati Mamuju Suhardi Duka bersama Polres Mamuju melakukan tes urine pada seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju. Tes ini untuk mendeteksi penyalahgunaan narkoba di lingkup Pemkab Mamuju.

Tes ini dilakukan secara mendadak hingga mengagetkan seluruh pegawai. Usai pelaksanaan upacara bendera, seluruh pegawai diminta berkumpul di salah satu ruangan. Keputusan ini tentu saja mengejutkan.

Salah seorang PNS Pemkab Mamuju yang identitasnya enggan diberitakan mengaku, tidak mengira akan ada tes urine. Dia bahkan menduga akan ada razia. "Sebab banyak polisi. Saya kira pasti ada masalah yang besar. Ternyata tes urine," katanya, Senin (6/1/2014).

Aparat polisi langsung bermunculan dan menjaga beberapa pintu kantor. Sebagian lagi berada di gerbang Kantor Bupati Mamuju. Tes urine itu dilakukan setelah Suhardi menginstruksikan agar seluruh pegawai mulai dari pejabat eselon tiga sampai pada staf menuju aula kantor dan ruang rapat pimpinan.

Tujuannya, untuk diambil sample urinenya. Para PNS itu kemudian antre mengisi format identitas yang telah disediakan. Pemandangan tidak biasapun terlihat di mana sejumlah pegawai mulai mengantre di depan kamar kecil yang telah dijaga petugas kepolisian.

Suhardi Duka menambahkan, tes urine dilakukan sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di jajaran Pemkab Mamuju. Empat PNS Mamuju yang terjaring penyalagunaan narkoba itu dinilai terlalu banyak.

"Ada empat pegawai yang telah terjaring melakukan penyalahgunaan narkoba dan itu cukup memalukan. Walaupun persentasenya kecil, namun saya anggap jumlah itu cukup besar," katanya.

Tes urine dadakan itu merupakan terapi kejut dan untuk mendeteksi lebih awal PNS yang terlibat narkoba. Ditegaskan, dirinya menghindari melakukan promosi pada PNS yang mengonsumsi narkoba.

"Apalagi di akhir Januari ini akan ada pengisian jabatan yang kosong. Tentu ada yang akan dipromosi, kalau terjadi yang kita promosi justru yang narkoba itu akan merusak citra pemerintah," katanya.

Dia pun memastikan bagi PNS yang positif terlibat narkoba tidak akan dipromosikan untuk mengisi sejumlah jabatan pada mutasi yang akan dilakukan akhir Januari ini. Selain itu, akan diserahkan kepada pihak yang berwajib.
(san)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.7517 seconds (0.1#10.140)