Demo buruh diprediksi akan menurun
Jum'at, 03 Januari 2014 - 15:46 WIB
Demo buruh diprediksi akan menurun
A
A
A
Sindonews.com - Tahun ini demonstrasi buruh yang berujung anarkis diprediksi akan menurun. Apalagi dengan diperkuatnya peranan mediator hubungan industrial ditiap daerah.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengatakan, mediator hubungan industrial di tingkat pusat dan daerah berperan untuk mengantisipasi demo pekerja di tingkat perusahaan.
Jika ada perselisihan mengenai hak dan kesejahteraan maka mediator dapat segera menyelesaikan perselisihan tersebut.
“Jika mediasi berhasil di tingkat perusahaan maka buruh pun tidak perlu turun ke jalanan untuk demo,” katanya di gedung Kemenakertrans, Jumat (3/1/2014).
Muhaimin mengakui, salah satu kendala dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah masih terbatasnya jumlah petugas mediator.
Oleh karena itu, ujarnya, pemerintah pun akan memperkuat posisi dan peranan mediator hubungan industrial. Hal tersebut disepakati oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara.
“Kami sepakat untuk mengoptimalisasikan jabatan fungsional mediator hubungan industrial,” ujarnya.
Dia menjelaskan, kesepakatan empat lembaga pemerintah ini menjadi momentum bagi mediator hubungan industrial di Indonesia, dengan melakukan penetapan dan persetujuan formasi Pegawai Negeri Sipil. Semua kesepakatan saling membantu dan mendukung optimalisasi jabatan fungsional tersebut.
Menurut data Kemenakertrans, saat ini hanya tercatat 829 orang mediator hubungan industrial untuk menangani 225. 852 perusahaan dengan jumlah pekerja 16.202.824 pekerja.
Padahal idealnya, dibutuhkan minimal 2.353 mediator hubungan industrial. Bahkan dari 511 kabupaten/kota di Indonesia terdapat 174 kabupaten/kota yang tidak memiliki mediator hubungan industrial.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengatakan, mediator hubungan industrial di tingkat pusat dan daerah berperan untuk mengantisipasi demo pekerja di tingkat perusahaan.
Jika ada perselisihan mengenai hak dan kesejahteraan maka mediator dapat segera menyelesaikan perselisihan tersebut.
“Jika mediasi berhasil di tingkat perusahaan maka buruh pun tidak perlu turun ke jalanan untuk demo,” katanya di gedung Kemenakertrans, Jumat (3/1/2014).
Muhaimin mengakui, salah satu kendala dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah masih terbatasnya jumlah petugas mediator.
Oleh karena itu, ujarnya, pemerintah pun akan memperkuat posisi dan peranan mediator hubungan industrial. Hal tersebut disepakati oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara.
“Kami sepakat untuk mengoptimalisasikan jabatan fungsional mediator hubungan industrial,” ujarnya.
Dia menjelaskan, kesepakatan empat lembaga pemerintah ini menjadi momentum bagi mediator hubungan industrial di Indonesia, dengan melakukan penetapan dan persetujuan formasi Pegawai Negeri Sipil. Semua kesepakatan saling membantu dan mendukung optimalisasi jabatan fungsional tersebut.
Menurut data Kemenakertrans, saat ini hanya tercatat 829 orang mediator hubungan industrial untuk menangani 225. 852 perusahaan dengan jumlah pekerja 16.202.824 pekerja.
Padahal idealnya, dibutuhkan minimal 2.353 mediator hubungan industrial. Bahkan dari 511 kabupaten/kota di Indonesia terdapat 174 kabupaten/kota yang tidak memiliki mediator hubungan industrial.
(ysw)
