Salah isi PDSS, kepala sekolah kena sanksi
Salah isi PDSS, kepala sekolah kena sanksi
A
A
A
Sindonews.com - Panitia pelaksanaan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) berencana mengubah aturan sanksi terhadap tindak kecurangan.
Jika tahun sebelumnya siswa yang menanggung sanksi, mulai 2014 kepala sekolah yang akan diperkarakan.
"Syarat keikutsertaan SNMPTN masih sama yakni pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa oleh pihak sekolah. Perlakuan yang berbeda akan dilakukan bagi sekolah yang terbukti melakukan kecurangan pengisian PDSS untuk pelaksanaan SNMPTN selanjutnya. Jika dulunya siswa asal sekolah pelaku kecurangan yang dinyatakan tidak bisa mendaftar, ke depan Kepala Sekolah yang akan menerima sanksi," ujar Pembantu Rektor I UIN Sunan Kalijaga Dr Sekar Ayu Aryani MA, kemarin.
Kepada wartawan, Sekar menuturkan, pihaknya merasa aturan yang awal sangat tidak adil bagi siswa karena siswa tidak salah. Karenanya diusulkan agar kepala sekolah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengisian PDSS yang diberi sanksi, meskipun yang bersangkutan tidak ikut saat para stafnya melakukan pengisian.
"Baik yang disengaja maupun tidak disengaja, ketidakcocokan pengisian data saat kami melakukan verifikasi tetap akan dianggap sebuah kecurangan. Karenanya, panitia SNMPTN mengimbau agar kepala sekolah selalu melakukan pemantauan saat pengisian PDSS," imbuhnya.
Menurut Sekar, pihak panitia pun tidak akan langsung menjatuhkan sanksi jika ditemukan adanya kecurigaan kecurangan. Panitia akan selalu melakukan klarifikasi terlebih dahulu pada pihak sekolah. Karena pada dasarnya persyaratan pengisian PDSS bertujuan untuk lebih membiasakan sekolah menggunakan teknologi informasi.
"Kami tahu ada juga sekolah yang bahkan tidak memiliki tenaga yang mampu bekerja mengisikan data dalam PDSS. Namun ini harus kami lakukan. Dan jauh hari sudah kami ingatkan agar pengisian dilakukan persemester usai para siswa memperoleh nilai. Dengan begitu, sekolah juga tidak kelabakan karena nilai yang dicantumkan mulai semester satu sampai lima," paparnya.
Sekar juga menegaskan, pihak sekolah harus waspada terhadap semua bentuk penawaran atau pihak yang menawarkan jasa pengisian PDSS. Akan lebih baik semua dilakukan oleh pihak dalam di masing-masing sekolah.
Jika tahun sebelumnya siswa yang menanggung sanksi, mulai 2014 kepala sekolah yang akan diperkarakan.
"Syarat keikutsertaan SNMPTN masih sama yakni pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa oleh pihak sekolah. Perlakuan yang berbeda akan dilakukan bagi sekolah yang terbukti melakukan kecurangan pengisian PDSS untuk pelaksanaan SNMPTN selanjutnya. Jika dulunya siswa asal sekolah pelaku kecurangan yang dinyatakan tidak bisa mendaftar, ke depan Kepala Sekolah yang akan menerima sanksi," ujar Pembantu Rektor I UIN Sunan Kalijaga Dr Sekar Ayu Aryani MA, kemarin.
Kepada wartawan, Sekar menuturkan, pihaknya merasa aturan yang awal sangat tidak adil bagi siswa karena siswa tidak salah. Karenanya diusulkan agar kepala sekolah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengisian PDSS yang diberi sanksi, meskipun yang bersangkutan tidak ikut saat para stafnya melakukan pengisian.
"Baik yang disengaja maupun tidak disengaja, ketidakcocokan pengisian data saat kami melakukan verifikasi tetap akan dianggap sebuah kecurangan. Karenanya, panitia SNMPTN mengimbau agar kepala sekolah selalu melakukan pemantauan saat pengisian PDSS," imbuhnya.
Menurut Sekar, pihak panitia pun tidak akan langsung menjatuhkan sanksi jika ditemukan adanya kecurigaan kecurangan. Panitia akan selalu melakukan klarifikasi terlebih dahulu pada pihak sekolah. Karena pada dasarnya persyaratan pengisian PDSS bertujuan untuk lebih membiasakan sekolah menggunakan teknologi informasi.
"Kami tahu ada juga sekolah yang bahkan tidak memiliki tenaga yang mampu bekerja mengisikan data dalam PDSS. Namun ini harus kami lakukan. Dan jauh hari sudah kami ingatkan agar pengisian dilakukan persemester usai para siswa memperoleh nilai. Dengan begitu, sekolah juga tidak kelabakan karena nilai yang dicantumkan mulai semester satu sampai lima," paparnya.
Sekar juga menegaskan, pihak sekolah harus waspada terhadap semua bentuk penawaran atau pihak yang menawarkan jasa pengisian PDSS. Akan lebih baik semua dilakukan oleh pihak dalam di masing-masing sekolah.
(lns)
Explore More