Serap anggaran rendah, Jokowi ancam cecar SKPD
Senin, 23 Desember 2013 - 14:52 WIB
Serap anggaran rendah, Jokowi ancam cecar SKPD
A
A
A
Sindonews.com - Gubernur DKI Joko Widodo akan menginterograsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang penyerapan anggarannya rendah dan menyebabkan besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).
"Yang tidak sesuai target harus ada alasan kuat yang disampaikan kepada saya," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2013).
Jokowi mengaku, masih bisa memaklumi apabila target penyerapan anggaran tidak tercapai karena persoalan di lapangan seperti masalah lahan bersengketa.
"Yang alasannya bukan karena enggak bisa kerja, tapi ada masalah di lapangan kayak lahan bersengketa, masih bisa diterima. Tapi kalau karena pekerjaan tidak beres itu yang masalah," tandasnya.
Ia menegaskan, tidak akan mentolerir dinas yang penyerapan anggarannya rendah karena makraknya program kerja di lapangan di luar dari alasan persoalan sengketa lahan.
"Kalau tidak bisa menyelesaikan di luar masalah itu (sengketa lahan), artinya kepala dinasnya (kadis) tidak pintar, tidak pandai menyelesaikan masalah dan mencari solusi," urainya.
Jokowi menambahkan, belum mengetahui secara lengkap dinas atau SKPD mana yang penyerapan anggaran masih rendah. Karena laporan terkait hal itu baru sampai di meja kerjanya belum seutuhnya. "Belum, laporannya baru sepotong-sepotong, belum total," tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Joko Widodo membeberkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2013 sampai kini baru terserap 71 persen.
"Baru 71 persen, tapi nanti saya kira akhir tahun akan kelihatan," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, hari ini.
Baca berita terkait:
Jokowi: Anggaran 2013 baru terserap 71 persen
"Yang tidak sesuai target harus ada alasan kuat yang disampaikan kepada saya," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2013).
Jokowi mengaku, masih bisa memaklumi apabila target penyerapan anggaran tidak tercapai karena persoalan di lapangan seperti masalah lahan bersengketa.
"Yang alasannya bukan karena enggak bisa kerja, tapi ada masalah di lapangan kayak lahan bersengketa, masih bisa diterima. Tapi kalau karena pekerjaan tidak beres itu yang masalah," tandasnya.
Ia menegaskan, tidak akan mentolerir dinas yang penyerapan anggarannya rendah karena makraknya program kerja di lapangan di luar dari alasan persoalan sengketa lahan.
"Kalau tidak bisa menyelesaikan di luar masalah itu (sengketa lahan), artinya kepala dinasnya (kadis) tidak pintar, tidak pandai menyelesaikan masalah dan mencari solusi," urainya.
Jokowi menambahkan, belum mengetahui secara lengkap dinas atau SKPD mana yang penyerapan anggaran masih rendah. Karena laporan terkait hal itu baru sampai di meja kerjanya belum seutuhnya. "Belum, laporannya baru sepotong-sepotong, belum total," tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, Gubernur DKI Joko Widodo membeberkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI tahun 2013 sampai kini baru terserap 71 persen.
"Baru 71 persen, tapi nanti saya kira akhir tahun akan kelihatan," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, hari ini.
Baca berita terkait:
Jokowi: Anggaran 2013 baru terserap 71 persen
(mhd)