Pembahasan bendera & lambang Aceh krusial
Pembahasan bendera & lambang Aceh krusial
A
A
A
Sindonews.com - Polemik bendera Aceh belum berakhir. Pemerintah pusat melarang keras bendera bulan bintang mirip lambang gerakan separatis itu dikibarkan.
Menurut anggota DPR RI yang juga warga Aceh Nasir Djamil, soal bendera Aceh sebenarnya telah diatur dalam Perda Aceh (Qanun). Namun, karena gambar yang digunakan mirip simbol pemberontakan waktu itu, maka pemerintah pusat pun melarang dikibarkan.
"Pembahasan perda yang mengatur lambang bendera itu saat ini masih berlangsung di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)," ujar Nasir Djamil, Rabu (16/12/2013).
Jadi, lanjut Nasir, selama pembahasan lambang dan bendera itu di tingkat pusat itu belum selesai, maka bendera dilarang untuk dikibarkan.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengakui pembahasan soal bendera dan lambang Aceh cukup alot. Pasalnya, belum ada titik temu antara pemerintah pusat dengan DPR Aceh.
"Masih bolak-balik pusat-Aceh. Yang masih krusial soal bendera dan lambang ini, karena DPR Aceh masih ngotot dengan usulannya," ungkap calon legislatif dari dapil Aceh ini.
Bendera Aceh kerap saja dikibarkan dan tak jarang diarak dalam sebuah prosesi atau seremonial pemerintahan di Aceh. Menurut Nasir, karena rakyat Aceh berpegang dengan Qanun yang ada.
Kondisi itupun tak jarang memicu gesekan, antara rakyat Aceh dengan aparat keamaan.
"Langkah yang bisa dilakukan, harus ada win win solution segera," imbaunya.
Seperti diketahui, ribuan rakyat Aceh kembali mengibarkan bendera bulan bintang. Kali ini untuk menyambut pengukuhan Wali Nanggroe Aceh ke-9 terpilih Malik Mahmud oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).
Pengibaran bendera itupun memicu kericuhan antara rakyat Aceh dengan aparat keamanan. Kericuhan bermula saat ribuan orang berkonvoi dihadang ratusan TNI/Polri saat hendak melewati jalan menuju Pendopo Gubernur Aceh.
Massa selanjutnya berkumpul di Simpang Kodim, Banda Aceh. Di sana mereka ikut mengibarkan bendera bulan bintang. Aparat kemudian merampas paksa beberapa bendera yang mirip simbol GAM itu, sehingga terjadi bentrok fisik antara kedua pihak.
Massa yang tak terima bendera itu disita, kemudian meminta TNI mengembalikannya. "Tembak saja kami, asal bendera kami dikembalikan," kata salah seorang warga.
Menurut anggota DPR RI yang juga warga Aceh Nasir Djamil, soal bendera Aceh sebenarnya telah diatur dalam Perda Aceh (Qanun). Namun, karena gambar yang digunakan mirip simbol pemberontakan waktu itu, maka pemerintah pusat pun melarang dikibarkan.
"Pembahasan perda yang mengatur lambang bendera itu saat ini masih berlangsung di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)," ujar Nasir Djamil, Rabu (16/12/2013).
Jadi, lanjut Nasir, selama pembahasan lambang dan bendera itu di tingkat pusat itu belum selesai, maka bendera dilarang untuk dikibarkan.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengakui pembahasan soal bendera dan lambang Aceh cukup alot. Pasalnya, belum ada titik temu antara pemerintah pusat dengan DPR Aceh.
"Masih bolak-balik pusat-Aceh. Yang masih krusial soal bendera dan lambang ini, karena DPR Aceh masih ngotot dengan usulannya," ungkap calon legislatif dari dapil Aceh ini.
Bendera Aceh kerap saja dikibarkan dan tak jarang diarak dalam sebuah prosesi atau seremonial pemerintahan di Aceh. Menurut Nasir, karena rakyat Aceh berpegang dengan Qanun yang ada.
Kondisi itupun tak jarang memicu gesekan, antara rakyat Aceh dengan aparat keamaan.
"Langkah yang bisa dilakukan, harus ada win win solution segera," imbaunya.
Seperti diketahui, ribuan rakyat Aceh kembali mengibarkan bendera bulan bintang. Kali ini untuk menyambut pengukuhan Wali Nanggroe Aceh ke-9 terpilih Malik Mahmud oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).
Pengibaran bendera itupun memicu kericuhan antara rakyat Aceh dengan aparat keamanan. Kericuhan bermula saat ribuan orang berkonvoi dihadang ratusan TNI/Polri saat hendak melewati jalan menuju Pendopo Gubernur Aceh.
Massa selanjutnya berkumpul di Simpang Kodim, Banda Aceh. Di sana mereka ikut mengibarkan bendera bulan bintang. Aparat kemudian merampas paksa beberapa bendera yang mirip simbol GAM itu, sehingga terjadi bentrok fisik antara kedua pihak.
Massa yang tak terima bendera itu disita, kemudian meminta TNI mengembalikannya. "Tembak saja kami, asal bendera kami dikembalikan," kata salah seorang warga.
(lns)
Explore More