Parpol diimbau segera lapor dana rekening khusus
Parpol diimbau segera lapor dana rekening khusus
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah mengimbau agar partai politik segera melaporkan rekening khusus dana kampanye.
Sejauh ini, dari 12 partai politik (parpol) baru lima yang melapor. Masing-masing; Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB),Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar dan Nasdem.
Ketua KPU Jateng, Joko Purnomo, mengatakan jika parpol tetap membandel maka seluruh calon anggota legislatif baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota akan dicoret sebagai peserta Pemilu.
"Paling lambat harus melaporkan dana kampanye pada 2 Maret 2014, jika tidak melaporkan atau manipulasi kami bisa jatuhkan sanksi," katanya saat ditemui di Kantor KPU, kemarin.
Ancaman hukuman bagi pimpinan parpol juga ada, jika terbukti tidak melaporkan dana kampanye atau melakukan manipulasi.
Sesuai dengan Undang - Undang nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu dan Peraturan KPU nomor 17 Tahun 2013 tentang Dana Kampanye, ancaman hukumannya hingga tiga tahun penjara.
"Rekening harus dibuka menggunakan bank umum baik swasta maupun negeri. Yang tidak boleh misalnya BPR atau BMT karena itu bukan bank umum," lanjutnya.
Pihaknya, kata Joko, juga mengimbau seluruh parpol untuk melaporkan dana penerimaan sumbangan yang berbatas waktu hingga 27 Desember mendatang.
Pelanggaran ini, kata Joko, memang tidak ada sanksinya. Namun, menimbulkan efek yang besar yakni menyulitkan auditor saat menyusun laporan berikutnya.
"Kami sediakan petugas khusus di tiap KPU kabupaten/kota. Sudah berkoordinasi dengan pokja (kelompok kerja), kami setiap hari jam kerja melayani, jika ada pengurus parpol yang kesulitan susun laporan," tandasnya.
Sejauh ini, dari 12 partai politik (parpol) baru lima yang melapor. Masing-masing; Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB),Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar dan Nasdem.
Ketua KPU Jateng, Joko Purnomo, mengatakan jika parpol tetap membandel maka seluruh calon anggota legislatif baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota akan dicoret sebagai peserta Pemilu.
"Paling lambat harus melaporkan dana kampanye pada 2 Maret 2014, jika tidak melaporkan atau manipulasi kami bisa jatuhkan sanksi," katanya saat ditemui di Kantor KPU, kemarin.
Ancaman hukuman bagi pimpinan parpol juga ada, jika terbukti tidak melaporkan dana kampanye atau melakukan manipulasi.
Sesuai dengan Undang - Undang nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu dan Peraturan KPU nomor 17 Tahun 2013 tentang Dana Kampanye, ancaman hukumannya hingga tiga tahun penjara.
"Rekening harus dibuka menggunakan bank umum baik swasta maupun negeri. Yang tidak boleh misalnya BPR atau BMT karena itu bukan bank umum," lanjutnya.
Pihaknya, kata Joko, juga mengimbau seluruh parpol untuk melaporkan dana penerimaan sumbangan yang berbatas waktu hingga 27 Desember mendatang.
Pelanggaran ini, kata Joko, memang tidak ada sanksinya. Namun, menimbulkan efek yang besar yakni menyulitkan auditor saat menyusun laporan berikutnya.
"Kami sediakan petugas khusus di tiap KPU kabupaten/kota. Sudah berkoordinasi dengan pokja (kelompok kerja), kami setiap hari jam kerja melayani, jika ada pengurus parpol yang kesulitan susun laporan," tandasnya.
(lns)
Explore More