Soekarwo akan bantu KPK bongkar koruptor wahid di Jatim
Jum'at, 13 Desember 2013 - 15:18 WIB
Soekarwo akan bantu KPK bongkar koruptor wahid di Jatim
A
A
A
Sindonews.com - Pernyataan Ketua Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, yang menuding jika Jawa Timur (Jatim) merupakan wilayah sarang koruptor memantik Gubernur Jatim, Soekarwo, angkat bicara.
Menurut Soekarwo, dirinya siap kooperatif memberikan data jika KPK hendak membongkar siapa saja koruptor kelas wahid di Jatim. Soekarwo yakin sepenuhnya, jika pernyataan yang dilontarkan Abraham Samad bukan sembarangan dan berdasarkan bukti dan dasar yang kuat.
"Saya yakin Ketua KPK punya data. Tapi sampai sekarang kita belum dapat informasi soal kasus itu. Lokasinya dimana dan siapa pelakunya," kata Soekarwo ditemui usai Sholat Jumat di Masjid Baitul Hamdi Pemprov Jatim, Jumat (13/12/2013).
Menurutnya, sampai saat ini kerjasama Pemprov Jatim telah bekerjasama dengan Bidang Pencegahan Korupsi KPK RI. Bahkan, Provinsi Jawa Timur menjadi Pilot Project dalam pencegahan korupsi. Dalam menjalankan pemerintahan dan pengelolaan uang negara, Pakde Karwo mengklaim sudah sesuai dengan standar oprasional yang ada.
"Saya Enggak tahu jika pernyataan Ketua KPK mengarah kabupaten/kota yang lain. Tapi secara umum kita membuat zona-zona untuk pencegahan tindak pidana korupsi ini," kata Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur ini.
Lebih jauh, Pakde Karwo menjelaskan, terkait uang negara ada tiga jenis berdasarkan Undang-undang nomer 17 tahun 2003. Yang dimaksud uang negara adalah APBN, APBD, uang di BUMN dan BUMD serta penyertaan modal APBN dan APBD ke pihak ketiga.
Ia yakin, Ketua KPK akan membuktikan pernyataan itu, sebab menyangkut delik pidana. "Saya pikir nunggu perkembangan dari KPK. Tapi pemerintah harus memfasilitasi dan akan membantu kerja KPK," tandasnya lagi.
Sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad, mengaku kewalahan memberantas korupsi di Provinsi Jawa Timur. Pasalnya, kata dia, para koruptor di Jawa Timur sudah masuk kategori perampok wahid.
"Di Jawa timur itu perampok kelas wahid, itu kategorinya perampok yang tidak bisa dimaafkan," katanya saat diskusi Pekan Politik Kebangsaan Menyongsong Indonesia Memilih 2014 bertajuk "Menyorot Pilkada, Pileg dan Pilpres", di Kantor ICIS, Menteng, Jakarta beberapa waktu lalu.
Baca juga: Abraham Samad ditantang usut dana Percepatan Madura
KPK harus usut korupsi Jatim yang melembaga
Menurut Soekarwo, dirinya siap kooperatif memberikan data jika KPK hendak membongkar siapa saja koruptor kelas wahid di Jatim. Soekarwo yakin sepenuhnya, jika pernyataan yang dilontarkan Abraham Samad bukan sembarangan dan berdasarkan bukti dan dasar yang kuat.
"Saya yakin Ketua KPK punya data. Tapi sampai sekarang kita belum dapat informasi soal kasus itu. Lokasinya dimana dan siapa pelakunya," kata Soekarwo ditemui usai Sholat Jumat di Masjid Baitul Hamdi Pemprov Jatim, Jumat (13/12/2013).
Menurutnya, sampai saat ini kerjasama Pemprov Jatim telah bekerjasama dengan Bidang Pencegahan Korupsi KPK RI. Bahkan, Provinsi Jawa Timur menjadi Pilot Project dalam pencegahan korupsi. Dalam menjalankan pemerintahan dan pengelolaan uang negara, Pakde Karwo mengklaim sudah sesuai dengan standar oprasional yang ada.
"Saya Enggak tahu jika pernyataan Ketua KPK mengarah kabupaten/kota yang lain. Tapi secara umum kita membuat zona-zona untuk pencegahan tindak pidana korupsi ini," kata Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur ini.
Lebih jauh, Pakde Karwo menjelaskan, terkait uang negara ada tiga jenis berdasarkan Undang-undang nomer 17 tahun 2003. Yang dimaksud uang negara adalah APBN, APBD, uang di BUMN dan BUMD serta penyertaan modal APBN dan APBD ke pihak ketiga.
Ia yakin, Ketua KPK akan membuktikan pernyataan itu, sebab menyangkut delik pidana. "Saya pikir nunggu perkembangan dari KPK. Tapi pemerintah harus memfasilitasi dan akan membantu kerja KPK," tandasnya lagi.
Sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad, mengaku kewalahan memberantas korupsi di Provinsi Jawa Timur. Pasalnya, kata dia, para koruptor di Jawa Timur sudah masuk kategori perampok wahid.
"Di Jawa timur itu perampok kelas wahid, itu kategorinya perampok yang tidak bisa dimaafkan," katanya saat diskusi Pekan Politik Kebangsaan Menyongsong Indonesia Memilih 2014 bertajuk "Menyorot Pilkada, Pileg dan Pilpres", di Kantor ICIS, Menteng, Jakarta beberapa waktu lalu.
Baca juga: Abraham Samad ditantang usut dana Percepatan Madura
KPK harus usut korupsi Jatim yang melembaga
(rsa)
