Program Sapa Warga dinilai habiskan biaya

Sindonews.com - Program Sapa Warga yang digelar Wali Kota Cirebon Ano Sutrisno disoal sejumlah kalangan, terutama menyangkut dasar hukum, hingga sumber anggaran yang digunakan.

Sapa Warga merupakan salah satu program unggulan Pemkot Cirebon, di mana wali kota setiap Jumat bersama pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan unsur Muspida mendatangi warga di satu wilayah RW. Dalam satu minggu, setidaknya satu RW didatangi.

Di sana, mereka bersama warga melaksanakan kegiatan, seperti kerja bakti membersihkan lingkungan, olah raga, dan lainnya. Dalam kesempatan itu, warga dapat menyampaikan keluh kesahnya langsung kepada wali, kota maupun pimpinan instansi teknis, dan mendapat penjelasan hingg solusi.

Sayangnya, beberapa kalangan mempertanyakan teknis pelaksanaan kegiatan tersebut. Salah satunya diungkapkan Ketua Tim Lembaga Kajian Kebijakan Publik (LKKP) Jauhari. Dia memperkirakan, biaya yang harus dikeluarkan untuk Sapa Warga lebih besar dibanding reses anggota dewan.

“Setiap kegiatan Sapa Warga digelar, setidaknya ada beberapa hal yang harus disiapkan, seperti sound system, tenda, kursi, dan lainnya. Sekitar Rp30 miliar harus keluar setiap minggunya, lebih besar jika dibanding dana reses anggota dewan yang hanya Rp 7juta perorang,” ungkap dia, Kamis (5/12/2013).

Dia mempertanyakan pos anggaran maupun mekanisme yang digunakan untuk keperluan Sapa Warga tersebut. Program ini disebutnya tidak sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, sebab dianggap tak mendorong terwujudnya kelembagaan yang efisien dan efektif, sebagaimana salah satu unsur pelaksanaan birokrasi.

Dalam sistem perencanaan pembangunan pun, Sapa Warga dinilainya tak jelas. Jika mengacu UU No.25/2004 tentang Rencana Pembangunan Nasional, sistem perencanaan pembangunan telah diatur sistematis dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang).

Sementara itu, anggota DPRD Kota Cirebon N Djoko Poerwanto juga memandang, Sapa Warga yang berkepanjangan kurang efektif.
“Pertama, anggaran yang cenderung kurang transparan. Kedua, mengurangi aspek pelayanan para OPD kepada masyarakat karena banyak kepala OPD yang mengikuti kegiatan itu bersama wali kota,” tutur dia.

Terpisah, Wali Kota Cirebon Ano Sutrisno memastikan anggaran untuk Sapa Warga tak sebanyak itu. Dia pun meyakinkan, kegiatan ini telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai ruang dialog terbuka antara pemimpin dengan masyarakat.

“Semula Sapa Warga dilaksanakan Bagian Umum Setda Kota Cirebon. Setelah dievaluasi terkait nomenklatur dalam anggaran perubahan, mulai Juli 2013 dialihkan ke Bagian Humas Setda Kota Cirebon melekat pada Kegiatan Dialog Audensi sehingga anggaran kegiatan pun melekat pada kegiatan tersebut,” terangnya.

Dia menambahkan, mulai anggaran perubahan dianggarkan Rp142 juta yang dipetakan menjadi 20 kegiatan. Masing-masing kegiatan dianggarkan sekitar Rp7,12 juta saja.

Diakuinya, tak jarang kegiatan itu diberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan, seperti kursi roda, kaki palsu, dan lainnya. Dia menegaskan, bantuan tersebut merupakan wujud kemitraan dan partisipasi dari OPD, instansi vertikal, maupun BUMN.

Sapa Warga, awalnya kampanye unggulan Ano-Azis dalam Pilkada Kota Cirebon 2013. Model ini dipandang efektif sebagai sarana melanjutkan hubungan silaturahmi antara pemimpin dan masyarakat, di mana warga leluasa menyampaikan langsung permasalahan kampungnya kepada wali kota, maupun wakil wali kota.

Karenanya, untuk mengimplementasikan visi misi Kota Cirebon, dia bersama wakilnya Nasrudin Azis melanjutkan Sapa Warga sebagai program unggulan Pemkot Cirebon yang dituangkan dalam RPJMD. Lebih jauh, dia meminta semua pihak memandang sisi positif kegiatan ini.