Ini potensi konflik saat Pemilu 2014
Selasa, 26 November 2013 - 19:18 WIB
Ini potensi konflik saat Pemilu 2014
A
A
A
Sindonews.com - Kapolda Jabar, Irjen Pol Suhardi Alius, mengungkapkan, ada beberapa potensi konflik yang harus dihadapi saat memasuki masa pemilu di tahun 2014 mendatang.
"Dalam penyelenggaraan pemilu sangat berpotensi terjadinya konflik sosial maupun konflik hukum, yang dapat memicu tindakan-tindakan anarki dari masyarakat maupun kelompok pendukung salah satu kontestan pemilu," jelas Suhardi, Selasa (26/11/2013).
Konflik itu, kata dia, di antaranya adalah adanya berbagai pelanggaran, mulai dari kode etik oleh penyelenggara pemilu, administrasi, atau pun dugaan tindak pidana pemilu yang berakhir pada sengketa.
Bahkan tak jarang konflik itu meluas hingga pada konflik sosial masyarakat.
Menurutnya, potensi-potensi itulah yang seharusnya diidentifikasi sejak dini agar bisa meminimalisir terjadinya konflik secara hukum atau pun konflik sosial yang lebih besar.
"Oleh karena itu setiap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemilu, dengan tegas mencantumkan adanya larangan dan sanksi terhadap setiap pelanggaran dan dugaan tindak pidana dengan mengatur mekanisme hukum acaranya, sehingga dapat mewujudkan penyelesaian hukum yang efektif," terangnya.
Salah satu upaya untuk meminimalisir konflik adalah aparat harus terus bersinergi dengan penyelenggara pemilu dan pemerintah yang tergabung dalam sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) sebagaimana telah diatur dalam UU No 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum.
Ke depan, pihaknya juga akan terus mensosialisasikan Perkap No 10 tahun 2013 tentang tata cara penyidikan tindak pidana Pemilu dan sosialisasi Keputusan Kabareskrim Polri No. 19/V/2013 tentang pedoman penyidikan tindak pidana Pemilu.
"Dengan sosialisasi diharapkan para anggota dapat memahami dan melengkapi kemampuan dan kompetensi penyidik Polri dalam penanganan tindak pidana Pemilu secara komprehensif dan tuntas," pungkasnya.
"Dalam penyelenggaraan pemilu sangat berpotensi terjadinya konflik sosial maupun konflik hukum, yang dapat memicu tindakan-tindakan anarki dari masyarakat maupun kelompok pendukung salah satu kontestan pemilu," jelas Suhardi, Selasa (26/11/2013).
Konflik itu, kata dia, di antaranya adalah adanya berbagai pelanggaran, mulai dari kode etik oleh penyelenggara pemilu, administrasi, atau pun dugaan tindak pidana pemilu yang berakhir pada sengketa.
Bahkan tak jarang konflik itu meluas hingga pada konflik sosial masyarakat.
Menurutnya, potensi-potensi itulah yang seharusnya diidentifikasi sejak dini agar bisa meminimalisir terjadinya konflik secara hukum atau pun konflik sosial yang lebih besar.
"Oleh karena itu setiap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemilu, dengan tegas mencantumkan adanya larangan dan sanksi terhadap setiap pelanggaran dan dugaan tindak pidana dengan mengatur mekanisme hukum acaranya, sehingga dapat mewujudkan penyelesaian hukum yang efektif," terangnya.
Salah satu upaya untuk meminimalisir konflik adalah aparat harus terus bersinergi dengan penyelenggara pemilu dan pemerintah yang tergabung dalam sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) sebagaimana telah diatur dalam UU No 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum.
Ke depan, pihaknya juga akan terus mensosialisasikan Perkap No 10 tahun 2013 tentang tata cara penyidikan tindak pidana Pemilu dan sosialisasi Keputusan Kabareskrim Polri No. 19/V/2013 tentang pedoman penyidikan tindak pidana Pemilu.
"Dengan sosialisasi diharapkan para anggota dapat memahami dan melengkapi kemampuan dan kompetensi penyidik Polri dalam penanganan tindak pidana Pemilu secara komprehensif dan tuntas," pungkasnya.
(lns)
