Atasi macet, DPRD dukung program ERP
Rabu, 20 November 2013 - 15:41 WIB
Atasi macet, DPRD dukung program ERP
A
A
A
Sindonews.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI mendukung langkah Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo yang menyatakan akan memilih program Electronic Road Pricing (ERP) ketimbang ganjil-genap dalam mengatasi kemacetan di Ibukota Jakarta.
"ERP iconnnya yang diterapkan di zona 1, jadi di jalan protokol sekarang ini 3 in 1 akan dihapus. Saya setuju ERP diterapkan, karena menghindari Joki 3 in 1," kata anggota Komisi B DPRD DKI, Taufiq Azhar saat dihubungi, Rabu (20/11/2013).
Meski demikian, Taufiq mengaku belum mengetahui kapan program ERP ini dilaksanakan. Mengingat, kebijakan itu sudah direncanakan dari masa pemerintahan Fauzi Bowo. Namun sampai kini teknis mengenai pelaksanaan program itu belum dirapatkan kembali.
"Pelaksanaannya belum tahu. Program ini sudah direncanakan dari zaman Foke. Sampai saat ini belum rapat kembali tentang tekhnis yang akan diterapkan. Kita sebagai perwakilan masyarakat, ingin tahu sistemnya bagaimana," jelasnya.
Menurutnya, paparan awal program ini sudah pernah dibeberkan, namun mengenai teknis pelaksanaannya kabarnya mulai dilaksanakan Februari-Maret belum diberitahukan.
"Sebelum pelaksanaan, baiknya ada rapat kembali. Jadi bisa kita bicarakan gimana keadaan dan sosilasisasi sistemnya di lapangan," pintanya.
DPRD DKI sendiri, lanjut Taufiq juga setuju apabila penerapan program ini menggandeng pihak luar negeri seperti Norwegia dan Swedia. Namun kerjasama itu jangan sampai menjadi hal satu-satunya yang diandalkan.
"ERP iconnnya yang diterapkan di zona 1, jadi di jalan protokol sekarang ini 3 in 1 akan dihapus. Saya setuju ERP diterapkan, karena menghindari Joki 3 in 1," kata anggota Komisi B DPRD DKI, Taufiq Azhar saat dihubungi, Rabu (20/11/2013).
Meski demikian, Taufiq mengaku belum mengetahui kapan program ERP ini dilaksanakan. Mengingat, kebijakan itu sudah direncanakan dari masa pemerintahan Fauzi Bowo. Namun sampai kini teknis mengenai pelaksanaan program itu belum dirapatkan kembali.
"Pelaksanaannya belum tahu. Program ini sudah direncanakan dari zaman Foke. Sampai saat ini belum rapat kembali tentang tekhnis yang akan diterapkan. Kita sebagai perwakilan masyarakat, ingin tahu sistemnya bagaimana," jelasnya.
Menurutnya, paparan awal program ini sudah pernah dibeberkan, namun mengenai teknis pelaksanaannya kabarnya mulai dilaksanakan Februari-Maret belum diberitahukan.
"Sebelum pelaksanaan, baiknya ada rapat kembali. Jadi bisa kita bicarakan gimana keadaan dan sosilasisasi sistemnya di lapangan," pintanya.
DPRD DKI sendiri, lanjut Taufiq juga setuju apabila penerapan program ini menggandeng pihak luar negeri seperti Norwegia dan Swedia. Namun kerjasama itu jangan sampai menjadi hal satu-satunya yang diandalkan.
(ysw)
