Desak pemimpin definitif Tangerang, MK didatangi Reog

Desak pemimpin definitif Tangerang, MK didatangi Reog
A
A
A
Sindonews.com - Mahkamah Konstitusi (MK) terus didatangi pengunjuk rasa terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah Kota Tangerang 2013.
Kali ini, giliran ratusan massa yang mengatasnamakan sebagai Budayawan Peduli Kota Tangerang. Mereka datang ke MK dengan memperagakan tarian Reog Ponorogo.
Perwakilan Budayawan Peduli Kota Tangerang Harry Krismahati, menuturkan bahwa penampilan tarian Reog Ponorogo di depan gedung MK itu sebagai simbol kekecewaan mereka atas belum ditetapkannya pemimpin definitif Kota Tangerang.
Sebab, mereka menilai, belum ditetapkannya pemimpin definitif itu yang menyebabkan program pelestarian budaya di Tangerang terhambat.
"Karena pejabat masih Plt (Pelaksana tugas), program-program pengembangan budaya terhambat," ujar perwakilan Budayawan Peduli Kota Tangerang Harry Krismahati di depan Gedung MK, jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2013).
Oleh karena itu, mereka menuntut ditetapkannya pemimpin definitif Kota Tangerang.
"Kami ingin MK segera memutuskan sidang perkara sengketa pilkada Kota Tangerang dengan jujur dan adil," katanya.
Sebab, menurut mereka, semua fakta persidangan terkait PHPU Kepala Daerah Kota Tangerang itu sudah tersingkap.
"Tidak ada keputusan lain bagi MK untuk memutuskan perkara sesuai dengan keputusan KPU Provinsi Banten," ucapnya.
Maka dari itu, mereka juga menolak dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU) terkait Pilkada Tangerang tersebut. "Uang PSU lebih baik digunakan untuk pembangunan Kota Tangerang," pungkasnya.
Kali ini, giliran ratusan massa yang mengatasnamakan sebagai Budayawan Peduli Kota Tangerang. Mereka datang ke MK dengan memperagakan tarian Reog Ponorogo.
Perwakilan Budayawan Peduli Kota Tangerang Harry Krismahati, menuturkan bahwa penampilan tarian Reog Ponorogo di depan gedung MK itu sebagai simbol kekecewaan mereka atas belum ditetapkannya pemimpin definitif Kota Tangerang.
Sebab, mereka menilai, belum ditetapkannya pemimpin definitif itu yang menyebabkan program pelestarian budaya di Tangerang terhambat.
"Karena pejabat masih Plt (Pelaksana tugas), program-program pengembangan budaya terhambat," ujar perwakilan Budayawan Peduli Kota Tangerang Harry Krismahati di depan Gedung MK, jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2013).
Oleh karena itu, mereka menuntut ditetapkannya pemimpin definitif Kota Tangerang.
"Kami ingin MK segera memutuskan sidang perkara sengketa pilkada Kota Tangerang dengan jujur dan adil," katanya.
Sebab, menurut mereka, semua fakta persidangan terkait PHPU Kepala Daerah Kota Tangerang itu sudah tersingkap.
"Tidak ada keputusan lain bagi MK untuk memutuskan perkara sesuai dengan keputusan KPU Provinsi Banten," ucapnya.
Maka dari itu, mereka juga menolak dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU) terkait Pilkada Tangerang tersebut. "Uang PSU lebih baik digunakan untuk pembangunan Kota Tangerang," pungkasnya.
(ysw)