Jamkesmas belum dibayar, perawat RSUD dr Slamet Garut resah
Selasa, 12 November 2013 - 13:30 WIB
Jamkesmas belum dibayar, perawat RSUD dr Slamet Garut resah
A
A
A
Sindonews.com – Sejumlah perawat di RSUD dr Slamet Garut mengeluhkan tunggakan pembayaran jasa Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Jasa Jamkesmas ini belum mereka terima sejak Juli 2013 lalu.
Dari informasi yang dihimpun, penyebab keterlambatan pembayaran karena belum disahkannya APBD Perubahan Tahun 2013.
Salah seorang perawat yang enggan disebutkan identitasnya menuturkan, keterlambatan pembayaran ini telah membuat dirinya cemas.
“Pembayaran jasa Jamkesmas untuk Bulan Juli sudah dilakukan sekira 85 persen. Tinggal yang 15 persennya belum. Sementara untuk beberapa bulan selanjutnya, yaitu Agustus, September dan Oktober sama sekali belum dibayar,” kata perawat ini, Selasa (12/11/2013).
Menenurutnya, besaran jasa Jamkesmas yang mesti diterima para petugas medis di rumah sakit berbeda-beda. Pembedaan ini didasarkan atas status petugas yang bersangkutan, apakah PNS atau honorer, beserta banyak atau tidaknya tindakan medis yang diberikan.
“Perawat yang bertugas di Instalasi Gawat Darurat (IGD) dengan perawat yang di ruangan perawatan juga berbeda. Khusus di IGD, untuk perawat yang statusnya sudah PNS, jasa Jamkesmas yang harus dibayarkan per bulannya minimal di atas Rp2 juta. Sedangkan untuk petugas honorer jasa Jamkesmas per bulannya sekira Rp1,5 juta. Sementara perawat di ruangan, besarannya di bawah Rp1,5 juta,” sebutnya.
Kekhawatiran yang kini dirasakan para perawat, yaitu adanya wacana pengalihan Program Jamkesmas ke program layanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) di awal 2014 mendatang.
Pasalnya, kata dia, setelah tanggal 15 Januari 2014, semua klaim atas pembayaran untuk Jamkesmas akan hangus.
“Saya berharap agar pembayaran jasa Jamkesmas kami dapat dibayarkan meski dilakukan bertahap. Setiap bulan kami cemas dan menunggu informasinya. Bukannya apa-apa, untuk dapat menjalani hidup kami tidak bisa mengandalkan gaji. Untuk perawat yang masih honorer, gajinya masih di bawah Rp1 juta. Sementara kami dituntut bekerja ekstra memberikan pelayanan kepada masyarakat,” urainya.
Dari informasi yang dihimpun, penyebab keterlambatan pembayaran karena belum disahkannya APBD Perubahan Tahun 2013.
Salah seorang perawat yang enggan disebutkan identitasnya menuturkan, keterlambatan pembayaran ini telah membuat dirinya cemas.
“Pembayaran jasa Jamkesmas untuk Bulan Juli sudah dilakukan sekira 85 persen. Tinggal yang 15 persennya belum. Sementara untuk beberapa bulan selanjutnya, yaitu Agustus, September dan Oktober sama sekali belum dibayar,” kata perawat ini, Selasa (12/11/2013).
Menenurutnya, besaran jasa Jamkesmas yang mesti diterima para petugas medis di rumah sakit berbeda-beda. Pembedaan ini didasarkan atas status petugas yang bersangkutan, apakah PNS atau honorer, beserta banyak atau tidaknya tindakan medis yang diberikan.
“Perawat yang bertugas di Instalasi Gawat Darurat (IGD) dengan perawat yang di ruangan perawatan juga berbeda. Khusus di IGD, untuk perawat yang statusnya sudah PNS, jasa Jamkesmas yang harus dibayarkan per bulannya minimal di atas Rp2 juta. Sedangkan untuk petugas honorer jasa Jamkesmas per bulannya sekira Rp1,5 juta. Sementara perawat di ruangan, besarannya di bawah Rp1,5 juta,” sebutnya.
Kekhawatiran yang kini dirasakan para perawat, yaitu adanya wacana pengalihan Program Jamkesmas ke program layanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) di awal 2014 mendatang.
Pasalnya, kata dia, setelah tanggal 15 Januari 2014, semua klaim atas pembayaran untuk Jamkesmas akan hangus.
“Saya berharap agar pembayaran jasa Jamkesmas kami dapat dibayarkan meski dilakukan bertahap. Setiap bulan kami cemas dan menunggu informasinya. Bukannya apa-apa, untuk dapat menjalani hidup kami tidak bisa mengandalkan gaji. Untuk perawat yang masih honorer, gajinya masih di bawah Rp1 juta. Sementara kami dituntut bekerja ekstra memberikan pelayanan kepada masyarakat,” urainya.
(lns)
