Penetapan tersangka korupsi LPJU tunggu audit BPK
Selasa, 12 November 2013 - 02:27 WIB
Penetapan tersangka korupsi LPJU tunggu audit BPK
A
A
A
Sindonews.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Salatiga hingga saat ini belum menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi proyek lampu penerangan jalan umum (LPJU) senilai Rp9,8 miliar. Pasalnya, Kejari belum menemukan kerugian negara dari proyek yang dilaksanakan pada 2009 silam itu.
Untuk menentukan langkah selanjutnya, Kejari masih menunggu hasil audit pelaksanaan proyek oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah.
Kepala Kejari (Kajari) Salatiga Darmo Wijoyo menyatakan, proses penyidikan tinggal menungggu hasil audit dari BPK Jawa Tengah guna mengetahui apakah ditemukan kerugian negara atau tidak.
Jika ditemukan kerugian negara, proses penyidikan selanjutnya adalah ekpose (pemaparan) kasus. Setelah itu, baru dilakukan penetapan tersangka.
"Jadi proses (penyidikan) selanjutnya termasuk penetapan tersangka menunggu hasil audit dari BPK," katanya, kemarin.
Menurut Darmo, Kejari Salatiga telah melayangkan surat untuk melakukan audit ke BPK pada bulan lalu. BPK juga sudah menindaklanjuti surat tersebut dengan melakukan audit.
"Tadi (kemarin) petugas BPK kesini (Kantor Kejari Salatiga) untuk melakukan audit. Saya berharap hasil audit BPK bisa cepat turun," ucapnya.
Lebih jauh Darmo menjelaskan, dalam menanggani dugaan korupsi LPJU itu, pihaknya telah memeriksa belasan saksi yang berasal dari kalangan pegawai negeri sipil (PNS) dan pihak swasta (rekanan pelaksana proyek).
"Sejumlah saksi sudah kami periksa. Tapi proses hukum selanjutnya menunggu hasil audit BPK. Mungkin sepekan lagi hasil audit turun," tukasnya.
Disinggung mengenai calon tersangka, Darmo belum bisa memberikan keterangan. Pihaknya tidak mau berspekulasi.
"Kami belum bisa memberikan keterangan soal itu (calon tersangka). Yang jelas setelah ada kerugin negara, kami langsung bergerak cepat untuk penetapan tersangka," tandasnya.
Diketahui, pada 2009 lalu Pemkot Salatiga melaksanakan kegiatan pengadaan LPJU di Kecamatan Argomulyo dan Tingkir dengan anggaran senilai Rp9,8 miliar.
Selang beberapa waktu proyek selesai, masyarakat melaporkan adanya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek tersebut kepada Kejari Salatiga dan langsung ditindaklanjutinya. Diduga terjadi penyimpangan yang menyebabkan kerugian negara dalam pelaksanaan proyek itu.
Untuk menentukan langkah selanjutnya, Kejari masih menunggu hasil audit pelaksanaan proyek oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah.
Kepala Kejari (Kajari) Salatiga Darmo Wijoyo menyatakan, proses penyidikan tinggal menungggu hasil audit dari BPK Jawa Tengah guna mengetahui apakah ditemukan kerugian negara atau tidak.
Jika ditemukan kerugian negara, proses penyidikan selanjutnya adalah ekpose (pemaparan) kasus. Setelah itu, baru dilakukan penetapan tersangka.
"Jadi proses (penyidikan) selanjutnya termasuk penetapan tersangka menunggu hasil audit dari BPK," katanya, kemarin.
Menurut Darmo, Kejari Salatiga telah melayangkan surat untuk melakukan audit ke BPK pada bulan lalu. BPK juga sudah menindaklanjuti surat tersebut dengan melakukan audit.
"Tadi (kemarin) petugas BPK kesini (Kantor Kejari Salatiga) untuk melakukan audit. Saya berharap hasil audit BPK bisa cepat turun," ucapnya.
Lebih jauh Darmo menjelaskan, dalam menanggani dugaan korupsi LPJU itu, pihaknya telah memeriksa belasan saksi yang berasal dari kalangan pegawai negeri sipil (PNS) dan pihak swasta (rekanan pelaksana proyek).
"Sejumlah saksi sudah kami periksa. Tapi proses hukum selanjutnya menunggu hasil audit BPK. Mungkin sepekan lagi hasil audit turun," tukasnya.
Disinggung mengenai calon tersangka, Darmo belum bisa memberikan keterangan. Pihaknya tidak mau berspekulasi.
"Kami belum bisa memberikan keterangan soal itu (calon tersangka). Yang jelas setelah ada kerugin negara, kami langsung bergerak cepat untuk penetapan tersangka," tandasnya.
Diketahui, pada 2009 lalu Pemkot Salatiga melaksanakan kegiatan pengadaan LPJU di Kecamatan Argomulyo dan Tingkir dengan anggaran senilai Rp9,8 miliar.
Selang beberapa waktu proyek selesai, masyarakat melaporkan adanya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek tersebut kepada Kejari Salatiga dan langsung ditindaklanjutinya. Diduga terjadi penyimpangan yang menyebabkan kerugian negara dalam pelaksanaan proyek itu.
(lns)
