Ahok merasa pusat tak dukung atasi kemacetan
Senin, 11 November 2013 - 13:58 WIB
Ahok merasa pusat tak dukung atasi kemacetan
A
A
A
Sindonews.com - Tingginya pajak impor mobil yang dikenakan pemerintah pusat memuat pembelian bus sedang dan bus Transjakarta agak terkendala.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan, perbaikan transportasi untuk mengurangi kemacetan di Jakarta ini kurang mendapat dukungan dari pemerintah pusat.
"Intinya bicara transportasi massal Metromini, Kopaja, Kopami, orang sulit meremajakan mobilnya. Masalahnya, mau impor mobil sedang itu kena pajak 40 persen. Bus Transjakarta kena pajak 10 persen," kata Basuki Tjahaja Purnama di Monas, Senin (11/11/2013).
Ia juga memberi masukan pada pemerintah pusat untuk memberikan insentif pada penanganan macet Jakarta, dengan memberi keleluasaan pada tarif impor sehingga pengadaan bus dapat berjalan lancar.
"Kasih saja dulu insentif pajak, mobil murah saja bisa dapat pajak nol persen," tuturnya.
Ahok juga menilai keadaan yang sama juga dialami PT Kereta Api Indonesia, yang menanggung semua biaya operasional termasuk penambahan gerbong sendiri tanpa suntikan dana dari pemerintah pusat.
"Pemerintah pusat tidak pernah menyuntik dana pada kereta api. Jadi kereta api bisa sampai 180 unit pakai uang sendiri dengan biaya yang murah," tukasnya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan, perbaikan transportasi untuk mengurangi kemacetan di Jakarta ini kurang mendapat dukungan dari pemerintah pusat.
"Intinya bicara transportasi massal Metromini, Kopaja, Kopami, orang sulit meremajakan mobilnya. Masalahnya, mau impor mobil sedang itu kena pajak 40 persen. Bus Transjakarta kena pajak 10 persen," kata Basuki Tjahaja Purnama di Monas, Senin (11/11/2013).
Ia juga memberi masukan pada pemerintah pusat untuk memberikan insentif pada penanganan macet Jakarta, dengan memberi keleluasaan pada tarif impor sehingga pengadaan bus dapat berjalan lancar.
"Kasih saja dulu insentif pajak, mobil murah saja bisa dapat pajak nol persen," tuturnya.
Ahok juga menilai keadaan yang sama juga dialami PT Kereta Api Indonesia, yang menanggung semua biaya operasional termasuk penambahan gerbong sendiri tanpa suntikan dana dari pemerintah pusat.
"Pemerintah pusat tidak pernah menyuntik dana pada kereta api. Jadi kereta api bisa sampai 180 unit pakai uang sendiri dengan biaya yang murah," tukasnya.
(ysw)
