Ahok: Pengadaan alkes paling banyak dikorup
Sabtu, 09 November 2013 - 16:59 WIB
Ahok: Pengadaan alkes paling banyak dikorup
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menuding, pengadaan alat kesehatan (alkes) paling banyak merugikan kas negara karena harganya di mark-up. Untuk mengatasi hal tersebut, kedepan pengadaan barang akan dilakukan dengan sistem e-katalog.
"Alkes itu paling banyak di mark-up karena mereknya banyak. Kedepan pengadaan alkes harus masuk LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah)," ujar Ahok usai mengikuti acara seminar di Jakarta, Sabtu (9/11/2013).
Modus yang biasa dilakukan, perusahaan menaikkan harga barang yang ditawarkan ke pemerintah. Misalnya ada 5 perusahaan yang ikut lelang, namun harga terendah tetap masih tinggi di harga pasarannya.
"Bahayanya, secara administrasi lelang semacam tersebut dibenarkan," ungkapnya.
Sebenarnya, lanjut Ahok, sistem lelang yang dilakukan pemerintah sudah benar. Sayangnya, banyak perusahaan yang berbuat curang dengan membuat perusahaan baru dibidang yang sama, padahal pemiliknya sama.
"Dalam LKPP yang sedang dibuat ini, akan banyak merek sehingga akan terjadi kompetisi harga," tuturnya.
Agar cara tersebut tidak 'diakali' pengusaha, Ahok mengancam denda terhadap perusahaan yang melakukan mark-up. "Kita denda 5 kali dari harga barang. Pasti takut kalau begitu," tandas Basuki.
"Alkes itu paling banyak di mark-up karena mereknya banyak. Kedepan pengadaan alkes harus masuk LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah)," ujar Ahok usai mengikuti acara seminar di Jakarta, Sabtu (9/11/2013).
Modus yang biasa dilakukan, perusahaan menaikkan harga barang yang ditawarkan ke pemerintah. Misalnya ada 5 perusahaan yang ikut lelang, namun harga terendah tetap masih tinggi di harga pasarannya.
"Bahayanya, secara administrasi lelang semacam tersebut dibenarkan," ungkapnya.
Sebenarnya, lanjut Ahok, sistem lelang yang dilakukan pemerintah sudah benar. Sayangnya, banyak perusahaan yang berbuat curang dengan membuat perusahaan baru dibidang yang sama, padahal pemiliknya sama.
"Dalam LKPP yang sedang dibuat ini, akan banyak merek sehingga akan terjadi kompetisi harga," tuturnya.
Agar cara tersebut tidak 'diakali' pengusaha, Ahok mengancam denda terhadap perusahaan yang melakukan mark-up. "Kita denda 5 kali dari harga barang. Pasti takut kalau begitu," tandas Basuki.
(ysw)
