2.781 honorer di Karawang ikuti tes CPNS
2.781 honorer di Karawang ikuti tes CPNS
A
A
A
Sindonews.com - Sebanyak 2.781 pegawai honorer kategori II (K2) mengikuti ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilaksanakan di lima sekolah berbeda. Para peserta ujian harus mengisi soal dari tes kopetensi dasar (TKD) dan tes kopetensi bidang (TKB).
Sementara itu, Kabid Pengadaan pegawai dan data Mahfudin mengatakan, ujian CPNS K2 ini diikuti oleh 2.781 orang yang dibagi di lima sekolah antara lain, SMAN 3 Karawang, SMKN 2 Karawang dan SMPN 3 Karawang Barat akan dijadikan tempat ujian bagi honorer guru.
Untuk tenaga administrasi akan ditempatkan di SMPN 1 Karawang Barat dan SMPN 5 Karawang. "Untuk tenaga kesehatan kita tempatkan di SMP 5 Karawng Barat karena jumlahnya tidak terlalu banyak," tuturnya di Karawang, Minggu (3/11/2013).
Dia menjelaskan, untuk jumlah lembar soal tes kompetensi dasar untuk SD sampai SMP sebanyak 37 set, SMA sampai D3 sebanyak 2.168 set dan D4 sampai S3 sebanyak 524 set.
Sementara untuk tes kompetensi bidang pendidikan SD sampai SMP sebanyak 10 set, SMA sampai D3 sebanyak 1468 set, D4 sampai S3 sebanyak 429 set, bidang kesehatan SMA sampai D3 sebanyak 121 set dan D4 sampai S3 5 set.
Sementara itu untuk teknis administrasi SD sampai SMP sebanyak 361 set, SMA sampai D3 579 set dan D4 sampai S3 sebanyak 27 set.
"Setelah selesai ujian seluruh soal akan kita bakar, sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) yang kita terima dari pemerintah pusat," jelasnya.
Dikatakan, untuk pengawas ujian itu dari sekolah masing-masing dengan dijaga oleh anggota kepolisian dan Satpol PP serta diawasi oleh inspektorat.
"Jika melihat kekurangan PNS di Karawang itu mencapai 5000 orang, dan tes K2 ini kita tidak tahu kuota yang diberikan oleh pemerintah pusat," katanya.
Mahfudin mengakui, jika kekurangan PNS itu juga karena adanya kebijakan dari pemerintah pusat untuk tidak mengangkat PNS di Karawang selama 3 tahun.
"Kita moratorium sejak 2011 sampai 2013 dan kita baru mengakat PNS dari K2 ini dan tidak ada untuk jalur umum," ungkapnya.
Untuk mengantisiasi kekurangan SDM, lanjut Mahpudin, instansi pemerintah bisa merekrut tenaga lepas harian yang anggarannya bisa diperoleh dengan memasukan kegiatan dalam APBD Kabupaten Karawang.
"Kita tidak boleh mengangkat honorer, tapi masih ada peluang dalam permendagri 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah untuk merekrut tenaga harian lepas," katanya.
Sementara itu, Kabid Pengadaan pegawai dan data Mahfudin mengatakan, ujian CPNS K2 ini diikuti oleh 2.781 orang yang dibagi di lima sekolah antara lain, SMAN 3 Karawang, SMKN 2 Karawang dan SMPN 3 Karawang Barat akan dijadikan tempat ujian bagi honorer guru.
Untuk tenaga administrasi akan ditempatkan di SMPN 1 Karawang Barat dan SMPN 5 Karawang. "Untuk tenaga kesehatan kita tempatkan di SMP 5 Karawng Barat karena jumlahnya tidak terlalu banyak," tuturnya di Karawang, Minggu (3/11/2013).
Dia menjelaskan, untuk jumlah lembar soal tes kompetensi dasar untuk SD sampai SMP sebanyak 37 set, SMA sampai D3 sebanyak 2.168 set dan D4 sampai S3 sebanyak 524 set.
Sementara untuk tes kompetensi bidang pendidikan SD sampai SMP sebanyak 10 set, SMA sampai D3 sebanyak 1468 set, D4 sampai S3 sebanyak 429 set, bidang kesehatan SMA sampai D3 sebanyak 121 set dan D4 sampai S3 5 set.
Sementara itu untuk teknis administrasi SD sampai SMP sebanyak 361 set, SMA sampai D3 579 set dan D4 sampai S3 sebanyak 27 set.
"Setelah selesai ujian seluruh soal akan kita bakar, sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) yang kita terima dari pemerintah pusat," jelasnya.
Dikatakan, untuk pengawas ujian itu dari sekolah masing-masing dengan dijaga oleh anggota kepolisian dan Satpol PP serta diawasi oleh inspektorat.
"Jika melihat kekurangan PNS di Karawang itu mencapai 5000 orang, dan tes K2 ini kita tidak tahu kuota yang diberikan oleh pemerintah pusat," katanya.
Mahfudin mengakui, jika kekurangan PNS itu juga karena adanya kebijakan dari pemerintah pusat untuk tidak mengangkat PNS di Karawang selama 3 tahun.
"Kita moratorium sejak 2011 sampai 2013 dan kita baru mengakat PNS dari K2 ini dan tidak ada untuk jalur umum," ungkapnya.
Untuk mengantisiasi kekurangan SDM, lanjut Mahpudin, instansi pemerintah bisa merekrut tenaga lepas harian yang anggarannya bisa diperoleh dengan memasukan kegiatan dalam APBD Kabupaten Karawang.
"Kita tidak boleh mengangkat honorer, tapi masih ada peluang dalam permendagri 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah untuk merekrut tenaga harian lepas," katanya.
(mhd)
Explore More