Buruh akan laporkan kekerasan ke Mabes Polri
Minggu, 03 November 2013 - 17:51 WIB
Buruh akan laporkan kekerasan ke Mabes Polri
A
A
A
Sindonews.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berjanji akan memperjuangkan keadilan bagi buruh korban kekerasan saat aksi Mogok Nasional (Monas) di Kawasan Industri Kabupaten Bekasi, Kamis 31 November 2013 yang menelan korban hingga puluhan buruh.
Presiden KSPI Said Iqbal menyebutkan, tidak sepantasnya buruh yang membayar pajak dan memberikan kontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi negara seakan dibunuh terencana oleh preman yang dibayar hanya karena aksi. Padahal, aksi buruh berjalan damai di Bekasi.
"Kami akan menuntut hal itu ke Mabes Polri, karena disinyalir ada pembiaran dari pihak kepolisian saat terjadi penganiayaan," ujar Said kepada wartawan usai mengunjungi buruh korban kekerasan di RS Hosana Medica, Kabupaten Bekasi, Minggu (3/11/2013).
Menurut Said, mogok nasional merupakan aksi yang sah. Untuk itu, ada pihak yang patut dimintai pertangungjawaban yakni Kepala Polresta Bekasi Kabupaten, Ketua Aspelindo Kabupaten Bekasi, Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Bekasi.
Bahkan, kata dia, Ketua Ikaput Kabupaten Bekasi, dan ormas-ormas atau asosiasi pengusaha lainnya yang terlibat. "Jika hal ini dibiarkan, dikhawatirkan kasus serupa akan terulang kembali, sehingga perlu adanya kejelasan," katanya.
Said menyatakan, masih ada tiga buruh yang dirawat di RS Hosana Medica dan dalam keadaan kritis. Satu orang di antaranya tidak bisa ditemui karena dalam perawatan intensif di ICU. Sehingga, hal ini baru pertama terjadi saat aksi damai dilakukan buruh.
Untuk itu, tegas dia, bila sampai ada yang meninggal dunia, buruh akan berjuang total menuntut semua yang bertanggungjawab untuk mundur atau dicopot dari jabatan dan dihukum. "Langkah tegas akan kami lakukan, untuk menuntut hak kami," tegasnya.
Untuk diketahui, mogok nasional bertujuan menolak upah murah, jaminan kesehatan, penghapusan outsourching, pengesahan Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga, dan penolakan UU Organisasi Massa.
Baca berita terkait:
Polda Metro Jaya tangani kasus pembacokan buruh
Presiden KSPI Said Iqbal menyebutkan, tidak sepantasnya buruh yang membayar pajak dan memberikan kontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi negara seakan dibunuh terencana oleh preman yang dibayar hanya karena aksi. Padahal, aksi buruh berjalan damai di Bekasi.
"Kami akan menuntut hal itu ke Mabes Polri, karena disinyalir ada pembiaran dari pihak kepolisian saat terjadi penganiayaan," ujar Said kepada wartawan usai mengunjungi buruh korban kekerasan di RS Hosana Medica, Kabupaten Bekasi, Minggu (3/11/2013).
Menurut Said, mogok nasional merupakan aksi yang sah. Untuk itu, ada pihak yang patut dimintai pertangungjawaban yakni Kepala Polresta Bekasi Kabupaten, Ketua Aspelindo Kabupaten Bekasi, Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Bekasi.
Bahkan, kata dia, Ketua Ikaput Kabupaten Bekasi, dan ormas-ormas atau asosiasi pengusaha lainnya yang terlibat. "Jika hal ini dibiarkan, dikhawatirkan kasus serupa akan terulang kembali, sehingga perlu adanya kejelasan," katanya.
Said menyatakan, masih ada tiga buruh yang dirawat di RS Hosana Medica dan dalam keadaan kritis. Satu orang di antaranya tidak bisa ditemui karena dalam perawatan intensif di ICU. Sehingga, hal ini baru pertama terjadi saat aksi damai dilakukan buruh.
Untuk itu, tegas dia, bila sampai ada yang meninggal dunia, buruh akan berjuang total menuntut semua yang bertanggungjawab untuk mundur atau dicopot dari jabatan dan dihukum. "Langkah tegas akan kami lakukan, untuk menuntut hak kami," tegasnya.
Untuk diketahui, mogok nasional bertujuan menolak upah murah, jaminan kesehatan, penghapusan outsourching, pengesahan Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga, dan penolakan UU Organisasi Massa.
Baca berita terkait:
Polda Metro Jaya tangani kasus pembacokan buruh
(mhd)
