KPU belum bisa temukan jumlah data bermasalah
Rabu, 30 Oktober 2013 - 16:55 WIB
KPU belum bisa temukan jumlah data bermasalah
A
A
A
Sindonews.com - Hingga kini KPU RI masih belum bisa memastikan jumlah data yang bermasalah. Pasalnya, basis data itu sekarang ini masih berada di tingkat Kabupaten/ Kota.
Hal itu dikatakan Ketua KPU RI Husni Kamil Manik usai mencoblos Pilkada Padang, Rabu (30/10/2013)
“Diperkirakan, baru akan ada perkembangan kalau sampai di tingkat provinsi dalam dua hari ke depan. Setelah itu kami akan mengumpulkan KPU Provinsi untuk melakukan persiapan penetapan daftar pemilih tetap (DPT) secara nasional,” ungkapnya.
Menurut Husni, ini yang harus menjadi konsentrasi KPU di tingkat Kabupaten/ Kota agar mencermati dan berkoordinasi dengan petugas panitia pemutakhiran data pemilih (Pantarli) di lapangan.
“Masalah yang dihadapi saat ini, masih ada variabel data yang belum terpenuhi seperti tidak tercantumnya tanggal lahir serta adanya NIK (nomor induk kependudukan) yang tidak tepat,” ujarnya.
Masalah inilah yang menjadi persoalan secara nasional karena terjadi hampir di semua daerah di Indonesia, selain itu saat ini masih berjalan program kependudukan.
“Karena program ini ini masih berjalan, sehingga ada yang terdaftar dengan NIK yang berbeda tapi orangnya,” tuturnya.
Namun Husni optimis pada 4 November 2013 sudah bisa menetap daftar pemilih tetap.
“Kita sudah memberikan surat edaran ke KPU daerah, pasca rapat pleno yang digelar 24 Oktober lalu, Surat edaran itu berisi tentang tahapan yang harus dilakukan selama 10 hari ke depan,” pungkasnya.
Hal itu dikatakan Ketua KPU RI Husni Kamil Manik usai mencoblos Pilkada Padang, Rabu (30/10/2013)
“Diperkirakan, baru akan ada perkembangan kalau sampai di tingkat provinsi dalam dua hari ke depan. Setelah itu kami akan mengumpulkan KPU Provinsi untuk melakukan persiapan penetapan daftar pemilih tetap (DPT) secara nasional,” ungkapnya.
Menurut Husni, ini yang harus menjadi konsentrasi KPU di tingkat Kabupaten/ Kota agar mencermati dan berkoordinasi dengan petugas panitia pemutakhiran data pemilih (Pantarli) di lapangan.
“Masalah yang dihadapi saat ini, masih ada variabel data yang belum terpenuhi seperti tidak tercantumnya tanggal lahir serta adanya NIK (nomor induk kependudukan) yang tidak tepat,” ujarnya.
Masalah inilah yang menjadi persoalan secara nasional karena terjadi hampir di semua daerah di Indonesia, selain itu saat ini masih berjalan program kependudukan.
“Karena program ini ini masih berjalan, sehingga ada yang terdaftar dengan NIK yang berbeda tapi orangnya,” tuturnya.
Namun Husni optimis pada 4 November 2013 sudah bisa menetap daftar pemilih tetap.
“Kita sudah memberikan surat edaran ke KPU daerah, pasca rapat pleno yang digelar 24 Oktober lalu, Surat edaran itu berisi tentang tahapan yang harus dilakukan selama 10 hari ke depan,” pungkasnya.
(lns)
