Ke Jakarta 4 jam, Nur Mahmudi lebih nyaman ke Bandung
Rabu, 30 Oktober 2013 - 16:20 WIB
Ke Jakarta 4 jam, Nur Mahmudi lebih nyaman ke Bandung
A
A
A
Sindonews.com - Rencana digabungkannya Kota Depok ke Jakarta ditanggapi santai oleh wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail. Namun, wali kota tersebut mengaku masih nyaman pergi ke Bandung daripada ke Jakarta.
"Saya tidak berkomentar banyak dulu, soalnya tidak mendengar menteri ngomong langsung. Karena urusan ini perlu dibahas berbagai pihak. Jadi tak mudah bicara masalah digabungkan," tukasnya di Balai Kota Depok, Rabu (30/10/2013).
Urusannya, kata dia, bukan gabung menggabung pemerintahan, tetap yakni bagaimana efektifitas menjalankan program pembangunan.
Apalagi, lanjut Nur Mahmudi, sejak dulu Depok diwacanakan akan dibentuk dalam konsep Megapolitan tetapi tidak pernah jelas.
"Dulu ngomong Megapolitan itu artinya adakah kesungguhan.
Kalau mau efektif benar, pemerintah pusat ambil alih saja, diselesaikan oleh siapa," tukasnya.
Nur Mahmudi menambahkan setelah itu kemudian diberi kewenangan yang jelas, tanpa mengganggu otonomi daerah. Pembentukan kota ini, kata dia, dilandasi UU Nomor 15 tahun 1999, sehingga ia saat ini bukan dalam kapasitas setuju ataupun menolak.
"Saya di Jabar ini masih nyaman banget, kalau bicara jauh ke Bandung, malah dari sini sampai Jakarta justru empat jam. Mendingan ke Bandung cuma dua jam," katanya sambil tertawa.
Baca juga
Ini alasan Depok jadi 'rebutan' DKI & Jabar
Mau gabung ke DKI, ini riwayat Depok
"Saya tidak berkomentar banyak dulu, soalnya tidak mendengar menteri ngomong langsung. Karena urusan ini perlu dibahas berbagai pihak. Jadi tak mudah bicara masalah digabungkan," tukasnya di Balai Kota Depok, Rabu (30/10/2013).
Urusannya, kata dia, bukan gabung menggabung pemerintahan, tetap yakni bagaimana efektifitas menjalankan program pembangunan.
Apalagi, lanjut Nur Mahmudi, sejak dulu Depok diwacanakan akan dibentuk dalam konsep Megapolitan tetapi tidak pernah jelas.
"Dulu ngomong Megapolitan itu artinya adakah kesungguhan.
Kalau mau efektif benar, pemerintah pusat ambil alih saja, diselesaikan oleh siapa," tukasnya.
Nur Mahmudi menambahkan setelah itu kemudian diberi kewenangan yang jelas, tanpa mengganggu otonomi daerah. Pembentukan kota ini, kata dia, dilandasi UU Nomor 15 tahun 1999, sehingga ia saat ini bukan dalam kapasitas setuju ataupun menolak.
"Saya di Jabar ini masih nyaman banget, kalau bicara jauh ke Bandung, malah dari sini sampai Jakarta justru empat jam. Mendingan ke Bandung cuma dua jam," katanya sambil tertawa.
Baca juga
Ini alasan Depok jadi 'rebutan' DKI & Jabar
Mau gabung ke DKI, ini riwayat Depok
(ysw)
