DPRD DKI sebut SKPD tahu soal 'anggaran siluman'
Selasa, 22 Oktober 2013 - 15:21 WIB
DPRD DKI sebut SKPD tahu soal 'anggaran siluman'
A
A
A
Sindonews.com - Anggota Komisi E DPRD DKI Dwi Rio Sambodo angkat bicara terkait banyaknya anggaran 'siluman' di APBD 2013 yang telah dicoret jajaran eksekutif, namun muncul kembali.
Menurutnya, proses anggaran di APBD merupakan kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) yang terdiri dari eksekutif dan legislatif. Artinya penyusunan anggaran menjadi domain keduanya.
"Jadi ketika Disdik mengajukan anggaran, ada masukan-masukan dan pemikiran yang diungkapkan dalam banyak hal. Baik konsepsional atau teknis," katanya di Balai Kota Jakarta, Selasa (22/10/2013).
Dwi menyampaikan, dalam pembahasan APBD di DPRD DKI, ada anggaran yang dikurangi dan ditambah. Namun hal tersebut tidak mungkin tanpa sepengetahuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI.
"Tidak mungkin tanpa sepengetahuan SKPD. Ada konsultasi badan anggaran dengan Tim Anggaran Pemda, itu koordinasi bersama eksekutif juga," kata politikus PDIP ini.
Ia mengatakan, jajarannya di DPRD memiliki banyak pos anggaran sehingga tidak mengetahui secara detail. Meski demikian, hal itu nantinya akan dibahas di dalam Rapat Pimpinan (Rapim).
"Secara detailnya kita tidak mengetahui, tetapi ada kewenangan dan domain yang bisa diterapkan DPRD," ungkapnya.
Dwi mencontohkan, di Bappeda DKI banyak list anggaran yang menumpuk dan tidak semuanya dimasukan ke dalam APBD DKI. Karena sepanjang itu ada di perencanaan eksekutif, maka anggaran yang diajukan dapat dibahas bersama.
"Misalnya banyak pembangunan Panti Sosial Dinas Sosial yang belum terealisasi dan sekarang dimunculkan kembali lima item, padahal 50 item. Jadi dimasukan lagi tahun ini," bebernya.
Ia menambahkan, anggaran yang telah direncanakan SKPD dan belum terealisasi itu akan dibahas dulu di DPRD, kemudian direvisi lalu disahkan. Misalnya memasukan anggaran pendidikan yang belum masuk pada 2011 dan 2012 ke anggaran APBD 2013.
"Jadi DPRD bisa menambahkan apa yang dinilai karena kita mempunyai hak budgeting," tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama geram lantaran banyaknya anggaran di APBD 2013 yang telah dicoret, tapi muncul kembali setelah disahkan DPRD DKI. Hal itu disampaikannya saat memberi pengarahan kepada SKPD atas evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
"Saya kecolongan terus terang soal anggaran 2013. Sudah saya coret, ternyata ada lagi," kata Ahok, Kamis 17 Oktober 2013.
Baca berita terkait:
DPRD: Ahok jangan mau dibodohi anak buah
Menurutnya, proses anggaran di APBD merupakan kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) yang terdiri dari eksekutif dan legislatif. Artinya penyusunan anggaran menjadi domain keduanya.
"Jadi ketika Disdik mengajukan anggaran, ada masukan-masukan dan pemikiran yang diungkapkan dalam banyak hal. Baik konsepsional atau teknis," katanya di Balai Kota Jakarta, Selasa (22/10/2013).
Dwi menyampaikan, dalam pembahasan APBD di DPRD DKI, ada anggaran yang dikurangi dan ditambah. Namun hal tersebut tidak mungkin tanpa sepengetahuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI.
"Tidak mungkin tanpa sepengetahuan SKPD. Ada konsultasi badan anggaran dengan Tim Anggaran Pemda, itu koordinasi bersama eksekutif juga," kata politikus PDIP ini.
Ia mengatakan, jajarannya di DPRD memiliki banyak pos anggaran sehingga tidak mengetahui secara detail. Meski demikian, hal itu nantinya akan dibahas di dalam Rapat Pimpinan (Rapim).
"Secara detailnya kita tidak mengetahui, tetapi ada kewenangan dan domain yang bisa diterapkan DPRD," ungkapnya.
Dwi mencontohkan, di Bappeda DKI banyak list anggaran yang menumpuk dan tidak semuanya dimasukan ke dalam APBD DKI. Karena sepanjang itu ada di perencanaan eksekutif, maka anggaran yang diajukan dapat dibahas bersama.
"Misalnya banyak pembangunan Panti Sosial Dinas Sosial yang belum terealisasi dan sekarang dimunculkan kembali lima item, padahal 50 item. Jadi dimasukan lagi tahun ini," bebernya.
Ia menambahkan, anggaran yang telah direncanakan SKPD dan belum terealisasi itu akan dibahas dulu di DPRD, kemudian direvisi lalu disahkan. Misalnya memasukan anggaran pendidikan yang belum masuk pada 2011 dan 2012 ke anggaran APBD 2013.
"Jadi DPRD bisa menambahkan apa yang dinilai karena kita mempunyai hak budgeting," tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama geram lantaran banyaknya anggaran di APBD 2013 yang telah dicoret, tapi muncul kembali setelah disahkan DPRD DKI. Hal itu disampaikannya saat memberi pengarahan kepada SKPD atas evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
"Saya kecolongan terus terang soal anggaran 2013. Sudah saya coret, ternyata ada lagi," kata Ahok, Kamis 17 Oktober 2013.
Baca berita terkait:
DPRD: Ahok jangan mau dibodohi anak buah
(mhd)
