Kepemimpinan Jokowi-Ahok dinilai tak fokus
Sabtu, 19 Oktober 2013 - 11:06 WIB
Kepemimpinan Jokowi-Ahok dinilai tak fokus
A
A
A
Sindonews.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama sudah setahun memimpin Ibu Kota Jakarta. Karena, belum ada program yang mampu membawa perubahan birokrasi di DKI.
Ahli Manajemen Pemerintah Daerah Roy Valiant Salomo mengatakan, reformasi birokrasi yang diterapkan Jokowi dan wakilnya Ahok belum jelas.
"Saya kira setahun gebrakan reformasi birokrasi belum kelihatan hasilnya. Karena berlangsung sporadis, tidak fokus," kata Rio kepada Sindonews, Jumat 18 Oktober 2013 malam.
Padahal, kata Rio, banyak aspek dalam reformasi birokrasi yang perlu diperhatikan, seperti reformasi kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM) atau kultur birokrasi.
"Harus dibuat konsep secara komprehensif. Ini yang belum kelihatan. Jadi arahnya ke mana-mana" bebernya.
Melalui kebijakan komprehensif Jokowi-Ahok, Rio yakin keduanya akan mendapatkan tenaga profesional yang mampu bekerja dengan baik.
Ia juga menilai, kebijakan blusukan dan lelang jabatan belum cukup untuk reformasi birokrasi di DKI Jakarta karena belum menyentuh keseluruhan aspek reformasi birokrasi.
"Kalau blusukan, bagus. Tapi hanya akan membuang waktu karena penyelesainnya kasus-perkasus, padahal, ia bisa melibatkan aparatur yang ada," pungkasnya.
Ahli Manajemen Pemerintah Daerah Roy Valiant Salomo mengatakan, reformasi birokrasi yang diterapkan Jokowi dan wakilnya Ahok belum jelas.
"Saya kira setahun gebrakan reformasi birokrasi belum kelihatan hasilnya. Karena berlangsung sporadis, tidak fokus," kata Rio kepada Sindonews, Jumat 18 Oktober 2013 malam.
Padahal, kata Rio, banyak aspek dalam reformasi birokrasi yang perlu diperhatikan, seperti reformasi kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM) atau kultur birokrasi.
"Harus dibuat konsep secara komprehensif. Ini yang belum kelihatan. Jadi arahnya ke mana-mana" bebernya.
Melalui kebijakan komprehensif Jokowi-Ahok, Rio yakin keduanya akan mendapatkan tenaga profesional yang mampu bekerja dengan baik.
Ia juga menilai, kebijakan blusukan dan lelang jabatan belum cukup untuk reformasi birokrasi di DKI Jakarta karena belum menyentuh keseluruhan aspek reformasi birokrasi.
"Kalau blusukan, bagus. Tapi hanya akan membuang waktu karena penyelesainnya kasus-perkasus, padahal, ia bisa melibatkan aparatur yang ada," pungkasnya.
(mhd)
