DPRD nilai TPPAD pilih kasih

Sindonews.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar menilai Tim Panitia Penyusun Anggaran Daerah (TPPAD) Makassar kerap pilih kasih alias membeda-bedakan dalam hal pembagian anggaran kepada sejumlah Sektor Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Sekertaris Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Shinta Masita Maulina, mengungkapkan, setiap kali Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Makassar disahkan dalam bentuk peraturan daerah (Perda), tim TPAD dinilai membeda-bedakan pembagian anggaran antara SKPD yang memiliki kontribusi baik untuk pelayan masyarakat dan yang bergerak pada sektor penghasil Pendapatan asli daerah (PAD).

"TPPAD tidak boleh seperti itu, karena rencana kerja anggaran (RKA) dari masing-masing SKPD itu berbeda-beda. Ada yang memang fokus untuk pelayanan ada juga yang memang maksimal dalam menghasilkan PAD, jadi pada APBD-P inilah saatnya TPPAD harus objektif memberikan porsi anggaran yang seadil-adilnya," ujar politikus partai Hanura kepada KORAN SINDO, Jumat (18/10/2013).

Menurut Shinta, sejumlah mitra kerjanya selalu mengeluh kehabisan dana sebelum masa program kerja berakhir. Sebab Pagu atau batas tertinggi penggunaan anggaran yang ditetapkan oleh Bappeda dan keuangan untuk mereka cukup rendah.

Ia mencontohkan, Dinas Pemadam Kebakaran yang memiliki tugas berat di lapangan untuk mengantisipasi kebakaran namun pada akhirnya Bappeda memotong atau mengurangi anggaran mereka dengan alasan yang tidak realistis.

Sementara, Dinas Kesehatan diberikan anggaran yang besar akan tetapi setiap akhir masa kerjanya anggaran tersebut malah hanya jadi Silva (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran),

Selain itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) dan Dinas Pemuda dan Olahrga (Dispora) yang diberikan anggaran besar namun pada saat evaluasi kerja, kinerja mereka malah tidak mencapai target dari apa yang telah mereka programkan sebelum pembahasan APBD.

"Saya tidak mengerti seperti apa subtansi sehingga TPPAD memotong dan mengurangi anggaran bagi SKPD yang birkinerja baik, bukan pemadam kebakaran tapi Badan KB (Keluarga Berencana, Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) yang membayarkan raskin kepada masyarakat, anggaran mereka hanya mampir dan habis tersalurkan," tuturnya.

Padahal, menurut Shinta, SKPD yang penetapan Pagu-nya rendah, adalah SKPD yang memiliki peran penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti Dinas Pemadam Kebakaran dan BKKBN.

Selain mengritisi Pagu anggaran beberapa SKPD yang rendah, Shinta juga mengritisi Pagu sejumlah SKPD leading sektor Komisi D yang terlalu tinggi, sehingga seringkali di akhir menyisakan SILPA.

"Seperti, Dinas Kesehatan, Pendidikan dan Pariwisata. Setiap pembahasan, pasti kelebihan anggarannya," keluhnya.

Menurut Wakil Fraksi Persatuan Nurani ini, dari pembahasan APBD Pokok 2013, hingga APBD-Perubahan 2013, pihaknya selalu meminta penjelasan kepada TPPAD apa subtansi mereka menetapkan Pagu itu.

"Tapi, sampai detik ini, TPPAD dalam hal ini Bappeda Keuangan, dan Dispenda tidak pernah memberi penjelasan itu, supaya tidak terulang kami di komisi D pastinya akan merasionaliasi APBD-P ini nanti," tegasnya

Sementara, anggota Banggar lainnya, Yusuf Gunco mengatakan, seharusnya dalam penyusunan Pagu masing-masing SKPD, pihak TPPAD, tidak melakukan pilih kasih. Harus disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing SKPD.

"Jangan seperti ini, kesannya Bappeda pilih kasih, karena pembagian anggaran tidak merata, saya di komisi A pasti akan merasionaliasi pengajuan anggaran SKPD yang menawarkan program kerja yang tidak bermutu," ujar anggota komisi A bidang pemerintahan.