Dewan Adipura: Camat dan lurah jangan tidur

Sindonews.com - Anggota Dewan Pertimbangan Adipura Kementerian Lungkungan Hidup, Prof Dr Abdul Karim mengritik para camat dan lurah di Makassar yang dinilai tidak sigap menjaga kebersihan wilayahnya menjelang penilaian tahap pertama Piala Adipura 2014.

Selama berada di Makassar, Karim menemukan sampah masih bertebaran di seluruh penjuru kota khususnya dalam drainase. Demikian juga dengan pedagang kaki lima (PKL) serta baliho politik yang semakin menjamur di jalan-jalan protokol dan kawasan terlarang.

Karim tidak melihat peran camat dan lurah dalam mengendalikan situasi yang dinilai bisa mengganjal Makassar mempertahankan Piala Adipura yang baru diraih tahun ini. Apalagi menyamai capaian Kota Surabaya, Malang, Balikpapan dan Bontang yang sukses meraih Adipura Kencana tahun ini.

"Saya dari Bontang, Balikpapan, Malang dan Surabaya, camat dan lurah disana tidak tidur. Saya minta kepada Pak Wali Kota, agar camat dan lurah yang tidak mendukung Adipura sebaiknya diganti," katanya saat melakukan ekspose Adipura 2012-2013 di hadapan seluruh camat dan lurah di Balai Kota Makassar, Jumat (18/10/2013).

Karim yang menjadi satu-satunya putra asli Sulsel yang duduk dalam Dewan Pertimbangan meminta kepada camat dan lurah tidak membiarkan baliho calon legislatif mengotori kota.

"Dimana kota banyak baliho, tidak akan dapat nilai banyak. Jadi sikat saja semua baliho. Kalau ada pasang langsung angkut atau robek," ucapnya.

Berdasarkan pantauan KORAN SINDO kemarin, baliho caleg banyak dijumpai di kawasan terlarang seperti Jalan Haji Bau, DR Ratulangi, Urip Sumoharjo, Perintis Kemerdekaan.

Sedangkan PKL mengambil bahu dan trotoar jalan raya banyak ditemukan Karim di Jalan Masjid Raya, AP Pettarani, Hertasning, Aroepala. Karim mempertanyakan kinerja para camat dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Makassar dalam menertibkan PKL.

Demikian juga dengan kebersihan pasar tradisional, kesemrawutan arus lalu lintas yang mendapatkan nilai rendah pada penilaian Adipura 2012-2013 wajib menjadi perhatian penting. Tidak terkecuali dengan terminal angkutan darat. Bahkan Karim secara khusus mengkritik Kantor Lurah Tidung, Rappocini yang dinilai jorok.

Jika ingin mempertahankan Adipura 2014, Makassar wajib mendapatkan nilai akhir 74 poin dari 11 sektor prasarana dan sarana perkotaan antara lain, kesehatan, pendidikan, sungai dan bantaran sungai, kantor pemerintahan, perdagangan (pasar), kawasan idustri, kawasan wisata, Ruang Terbuka Hijau (RTH), sarana sosial dan keagamaan, perhubungan.

"Saya sudah keliling Makassar dan hampir semua drainase (got dan kanal) saya lihat masih jorok. Masing kepala dinas, camat dan lurah punya tanggungjawab masing-masing," ucapnya.

Sementara, Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin mengingatkan kepada seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) khususnya camat dan lurah untuk menggerakkan masyarakat menjaga kebersihan lingkungan dalam dua pekan kedepan.

Ilham memerintahkan kepada bawahannya tidak hanya membersihkan titik-titik tertentu, tetapi semua penjuru kota.

"Tidak ada lagi titik tertentu, tapi semua kota. Sedikit apapun tumpukan sampah, menjadi tanggungjawab kita semua. Sisa dua minggu waktu kita untuk memobilisasi masyarakat," ujarnya.

Ilham mengemukakan, Adipura hanya bisa dipertahankan apabila masing-masing instansi terkait bertanggung jawab. Tahun ini Makassar, meraih Adipura dengan nilai 72 sama dengan ambang batas kelulusan yang ditetapkan tim penilai. Diperkirakan, ambang batas kelulusan untuk meraih Adipura 2014 pada angka 73-74.

Wali Kota Makassar dua periode ini juga meminta agar puskesmas, RTH yang mendapatkan nilai tertinggi tahun lalu rata-rata di atas 85 dipertahankan.