Buruh ingin pemerintah tidak intervensi urusan upah
Kamis, 17 Oktober 2013 - 15:32 WIB
Buruh ingin pemerintah tidak intervensi urusan upah
A
A
A
Sindonews.com - Presiden Konfederasi Serikat pekerja Indonesia (KSPSI) Adni Gani Nena Wea meminta pemerintah tidak mengintervensi batasan upah buruh di Indonesia.
Menurutnya seharusnya pemerintah hanya bertugas memberi regulasi, dan membiarkan Dewan Upah Buruh yang menentukan upah bagi pekerja, yang melibatkan perusahaan, pemerintah, dan pekerja.
"Jadi kalau sudah tri partit pekerja dan pengusaha berunding, bagaimana pemerintah memberikan regulasinya, tapi jangan memberikan batas ambang maksimal untuk pengupahan di Indonesia," terangnya di Silang Monas, Kamis (17/10/2013).
Ia menegaskan, yang penting bagi buruh membiarkan dewan pengupahan yang menentukan upah layak bagi buruh.
"Kan ada perwakian pengusaha, pekerja, dan pemerintah di situ, berjalan secara ilmiah kita tunggu hasil keputusan dewan pengupahan, apabila tidak tepat kita revisi," katanya.
Ia menambahkan pentingnya keterbukaan pengusahan dan pemerintah berkaitan dengan pasar upah di Indonesia sehingga tidak ada penyelewengan yang membuat buruh sebagai alat produksi dimanfaatkan untuk profit tanpa memperhatikan kelayakan hidupnya.
"Kita duduk bersama, yang penting jangan ada dusta diantara pemerintah dan pekerja, kita saling terbuka bagaimana kesulitannya. Bagaimana secara bersama kita ciptakan agar investasi tidak mati di Indonesia," pungkasnya.
Menurutnya seharusnya pemerintah hanya bertugas memberi regulasi, dan membiarkan Dewan Upah Buruh yang menentukan upah bagi pekerja, yang melibatkan perusahaan, pemerintah, dan pekerja.
"Jadi kalau sudah tri partit pekerja dan pengusaha berunding, bagaimana pemerintah memberikan regulasinya, tapi jangan memberikan batas ambang maksimal untuk pengupahan di Indonesia," terangnya di Silang Monas, Kamis (17/10/2013).
Ia menegaskan, yang penting bagi buruh membiarkan dewan pengupahan yang menentukan upah layak bagi buruh.
"Kan ada perwakian pengusaha, pekerja, dan pemerintah di situ, berjalan secara ilmiah kita tunggu hasil keputusan dewan pengupahan, apabila tidak tepat kita revisi," katanya.
Ia menambahkan pentingnya keterbukaan pengusahan dan pemerintah berkaitan dengan pasar upah di Indonesia sehingga tidak ada penyelewengan yang membuat buruh sebagai alat produksi dimanfaatkan untuk profit tanpa memperhatikan kelayakan hidupnya.
"Kita duduk bersama, yang penting jangan ada dusta diantara pemerintah dan pekerja, kita saling terbuka bagaimana kesulitannya. Bagaimana secara bersama kita ciptakan agar investasi tidak mati di Indonesia," pungkasnya.
(ysw)
