Setahun Jokowi-Ahok, mereka sempat tak sejalan
Rabu, 16 Oktober 2013 - 15:16 WIB
Setahun Jokowi-Ahok, mereka sempat tak sejalan
A
A
A
Sindonews.com - Tanggal 15 Oktober 2012 mengingatkan kita pada pelantikan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama. Kini keduanya sudah menjalani roda kepemimpinan di Jakarta selama setahun.
Dalam menjalankan roda kepemimpinan itu, keduanya dinilai mempunyai gaya kepemimpinan yang berbeda. Joko Widodo atau yang biasa disapa dengan Jokowi dikenal sebagai orang yang menuntaskan masalah dengan cara musyawarah, sedangkan Basuki atau Ahok dikenal dengan pola ceplas-ceplosnya.
Kendati demikian, dalam memimpin Ibu Kota Jakarta ini keduanya sama-sama memperjuangkan masyarakat Jakarta mendapatkan haknya. Walaupun begitu, tidak jarang juga keduanya saling bertolak belakang dalam menyikapi persoalan tertentu.
Salah satu contohnya adalah tentang keberadaan mobil murah. Keduanya saling beda pendapat, Jokowi menolak keras program pemerintah pusat itu. Bahkan dia menyurati Wakil Presiden Boediono.
Sedangkan Ahok, berpendapat bahwa program itu memiliki keuntungan bagi perekonomian DKI Jakarta dengan cara menambah nilai ekspor Indonesia.
Kendati demikian, keduanya memiliki program terobosan dibidang birokrasi yakni adanya lelang jabatan camat dan lurah. Hasilnya 415 lurah dan camat yang dilantik terdiri dari 78 orang eselon III dan 337 orang eselon IV.
Sementara camat dari luar pejabat definitif ada sebanyak 17 orang. Sementara untuk lurah dari luar pejabat definitif ialah sebanyak 76 orang.
Kebijakan lelang jabatan ini, menjadi bagian reformasi birokrasi yang mendapat perhatian publik, karena baru kali ini lelang jabatan dilakukan oleh orang nomor satu di DKI Jakarta.
Langkah ini kemudian berdampak signifikan pada kinerja lurah dan camat yang mampu melakukan pendekatan pada warganya hingga terjadi perubahan. Seperti saat penertiban PKL Tanah Abang, Jakarta Pusat dan yang baru relokasi warga bantaran Waduk Ria Rio, Pedongkelan, Pulogadung, Jakarta Timur.
Tetapi, program lelang jabatan itu tidak berjalan sempurna dengan yang diharapkan. Pasalnya, lurah dan camat yang berasal dari lelang jabatan ada yang tidak diterima warganya dan ada pula yang berperilaku korup.
Salah satunya, Lurah Lenteng Agung Susan Jasmine Zulkifli yang mendapatkan penolakan oleh warga sekitar, karena dinilai tidak satu keyakinan. Selain itu, Lurah Ceger Fanda Fadli Lubis yang juga hasil dari program lelang jabatan ternyata terlibat korupsi.
Fanda yang menyelewengkan APBD Rp450 juta untuk pengadaan fasilitas pelayanan masyarakat melalui laporan fiktif sangat memprihatinkan jajaran Pemprov DKI Jakarta.
Kini Fanda sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Timur. Bahkan, Fanda sudah dicopot dari jabatannya.
"Lurah Ceger (Fanda Fadli Lubis) sudah dicopot, diganti," kata Jokowi saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Rabu (16/10/2013).
Dalam menjalankan roda kepemimpinan itu, keduanya dinilai mempunyai gaya kepemimpinan yang berbeda. Joko Widodo atau yang biasa disapa dengan Jokowi dikenal sebagai orang yang menuntaskan masalah dengan cara musyawarah, sedangkan Basuki atau Ahok dikenal dengan pola ceplas-ceplosnya.
Kendati demikian, dalam memimpin Ibu Kota Jakarta ini keduanya sama-sama memperjuangkan masyarakat Jakarta mendapatkan haknya. Walaupun begitu, tidak jarang juga keduanya saling bertolak belakang dalam menyikapi persoalan tertentu.
Salah satu contohnya adalah tentang keberadaan mobil murah. Keduanya saling beda pendapat, Jokowi menolak keras program pemerintah pusat itu. Bahkan dia menyurati Wakil Presiden Boediono.
Sedangkan Ahok, berpendapat bahwa program itu memiliki keuntungan bagi perekonomian DKI Jakarta dengan cara menambah nilai ekspor Indonesia.
Kendati demikian, keduanya memiliki program terobosan dibidang birokrasi yakni adanya lelang jabatan camat dan lurah. Hasilnya 415 lurah dan camat yang dilantik terdiri dari 78 orang eselon III dan 337 orang eselon IV.
Sementara camat dari luar pejabat definitif ada sebanyak 17 orang. Sementara untuk lurah dari luar pejabat definitif ialah sebanyak 76 orang.
Kebijakan lelang jabatan ini, menjadi bagian reformasi birokrasi yang mendapat perhatian publik, karena baru kali ini lelang jabatan dilakukan oleh orang nomor satu di DKI Jakarta.
Langkah ini kemudian berdampak signifikan pada kinerja lurah dan camat yang mampu melakukan pendekatan pada warganya hingga terjadi perubahan. Seperti saat penertiban PKL Tanah Abang, Jakarta Pusat dan yang baru relokasi warga bantaran Waduk Ria Rio, Pedongkelan, Pulogadung, Jakarta Timur.
Tetapi, program lelang jabatan itu tidak berjalan sempurna dengan yang diharapkan. Pasalnya, lurah dan camat yang berasal dari lelang jabatan ada yang tidak diterima warganya dan ada pula yang berperilaku korup.
Salah satunya, Lurah Lenteng Agung Susan Jasmine Zulkifli yang mendapatkan penolakan oleh warga sekitar, karena dinilai tidak satu keyakinan. Selain itu, Lurah Ceger Fanda Fadli Lubis yang juga hasil dari program lelang jabatan ternyata terlibat korupsi.
Fanda yang menyelewengkan APBD Rp450 juta untuk pengadaan fasilitas pelayanan masyarakat melalui laporan fiktif sangat memprihatinkan jajaran Pemprov DKI Jakarta.
Kini Fanda sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Timur. Bahkan, Fanda sudah dicopot dari jabatannya.
"Lurah Ceger (Fanda Fadli Lubis) sudah dicopot, diganti," kata Jokowi saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Rabu (16/10/2013).
(mhd)
