Realisasikan ERP dibutuhkan Rp3 triliun
Rabu, 09 Oktober 2013 - 22:02 WIB
Realisasikan ERP dibutuhkan Rp3 triliun
A
A
A
Sindonews.com - Penanganan macet di Jakarta ternyata cukup mahal. Buktinya, dalam hitung-hitungan Pemprov DKI Jakarta, untuk penerapan Elektronik Road Pricing (ERP) diprediksi akan menyedot anggaran Rp2-3 triliun.
Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, nilai investasi program ERP akan mencapai 2-3 Triliun rupiah.
Untuk itu proyek mengurai kemacetan di Jakarta tidak akan ditangani langsung oleh Pemprov DKI. Melainkan akan diserahkan kepada BUMD DKI atau pihak swasta.
"Untuk investasi ERP, pihak luar juga ada yang minat dan swasta juga ada yang minat. Mungkin nilai tender investasinya mencapai Rp2-3 triliunan," katanya di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2013).
Tender yang diharapkan akan dilaksanakan tahun ini, investasinya tidak akan menggunakan dana dari APBD DKI. Melainkan murni berasal dari swasta atau BUMD yang merupakan anak perusahaan PT Jakarta Propertindo, yaitu PT Jakarta Komunikasi (Jakkom).
"Kita ingin tahun ini kalau bisa tendernya dilaksanakan. Anggarannya tidak akan dimasukkan ke dalam APBD 2014. Suruh swasta dulu saja. Kalau kita dulu yang laksanakan, kalau gagal gimana? Ini kan barang baru, belum jelas," tuturnya.
Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, nilai investasi program ERP akan mencapai 2-3 Triliun rupiah.
Untuk itu proyek mengurai kemacetan di Jakarta tidak akan ditangani langsung oleh Pemprov DKI. Melainkan akan diserahkan kepada BUMD DKI atau pihak swasta.
"Untuk investasi ERP, pihak luar juga ada yang minat dan swasta juga ada yang minat. Mungkin nilai tender investasinya mencapai Rp2-3 triliunan," katanya di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (9/10/2013).
Tender yang diharapkan akan dilaksanakan tahun ini, investasinya tidak akan menggunakan dana dari APBD DKI. Melainkan murni berasal dari swasta atau BUMD yang merupakan anak perusahaan PT Jakarta Propertindo, yaitu PT Jakarta Komunikasi (Jakkom).
"Kita ingin tahun ini kalau bisa tendernya dilaksanakan. Anggarannya tidak akan dimasukkan ke dalam APBD 2014. Suruh swasta dulu saja. Kalau kita dulu yang laksanakan, kalau gagal gimana? Ini kan barang baru, belum jelas," tuturnya.
(ysw)
