Perjalanan setahun program KJS Jokowi-Ahok
Kamis, 03 Oktober 2013 - 07:50 WIB
Perjalanan setahun program KJS Jokowi-Ahok
A
A
A
Sindonews.com - Setahun Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memimpin DKI Jakarta. Dalam mengarungi kepemimpinannya itu, keduanya memiliki tujuan untuk menciptakan 'Jakarta Baru'.
Saat kampanye dulu, kedua pasangan yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu mengunggulkan dua program yaitu 'Kartu Jakarta Sehat' dan 'Kartu Jakarta Pintar'.
Program KJS diluncurkan sejak 10 November 2012. Pada peluncuran pertama Gubernur menyatakan ada sekira 88 Rumah Sakit (RS) di Jakarta ikut dalam menyukseskan program tersebut.
Berdasarkan perhitungan Pemprov DKI Jakarta, terdapat 4,7 juta warga DKI yang berhak menerima KJS. Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, jumlah tersebut berdasarkan data pengajuan surat keterangan tidak mampu (SKTM) ke RS.
Namun, dalam perjalanannya kedua program itu tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan. Bahkan program unggulan Jokowi itu juga sempat diprotes oleh DPRD DKI karena dinilai terlalu banyak menyedot APBD.
Selain itu, fasilitas yang disediakan rumah sakit tidak sebanding dengan pasien KJS yang datang ke rumah sakit. Belum lagi ada yang menilai kalau KJS itu belum tepat sasaran.
Pemprov juga sempat dipusingkan dengan kabar belasan rumah sakit mengundurkan diri dari program tersebut. Namun kabar tersebut langsung dibantah oleh Dinas kesehatan DKI Jakarta.
Tahun lalu, Pemprov DKI menggelontorkan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk KJS. Namun karena jumlah warga yang menggunakan KJS di rumah sakit membludak sehingga Pemprov DKI meminta tambahan sebesar Rp200 miliar sehingga menjadi Rp1,4 triliun.
Untuk memastikan porgram KJS lancar, Jokowi berjanji akan memantau KJS tiap tiga bulan sekali. Hal itu untuk mengetahui kekurangan dan kelebihannya program tersebut. Sayangnya, hingga kini belum ada laporan terkait program tersebut.
Diolah dari berbagai sumber.
Saat kampanye dulu, kedua pasangan yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu mengunggulkan dua program yaitu 'Kartu Jakarta Sehat' dan 'Kartu Jakarta Pintar'.
Program KJS diluncurkan sejak 10 November 2012. Pada peluncuran pertama Gubernur menyatakan ada sekira 88 Rumah Sakit (RS) di Jakarta ikut dalam menyukseskan program tersebut.
Berdasarkan perhitungan Pemprov DKI Jakarta, terdapat 4,7 juta warga DKI yang berhak menerima KJS. Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, jumlah tersebut berdasarkan data pengajuan surat keterangan tidak mampu (SKTM) ke RS.
Namun, dalam perjalanannya kedua program itu tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan. Bahkan program unggulan Jokowi itu juga sempat diprotes oleh DPRD DKI karena dinilai terlalu banyak menyedot APBD.
Selain itu, fasilitas yang disediakan rumah sakit tidak sebanding dengan pasien KJS yang datang ke rumah sakit. Belum lagi ada yang menilai kalau KJS itu belum tepat sasaran.
Pemprov juga sempat dipusingkan dengan kabar belasan rumah sakit mengundurkan diri dari program tersebut. Namun kabar tersebut langsung dibantah oleh Dinas kesehatan DKI Jakarta.
Tahun lalu, Pemprov DKI menggelontorkan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk KJS. Namun karena jumlah warga yang menggunakan KJS di rumah sakit membludak sehingga Pemprov DKI meminta tambahan sebesar Rp200 miliar sehingga menjadi Rp1,4 triliun.
Untuk memastikan porgram KJS lancar, Jokowi berjanji akan memantau KJS tiap tiga bulan sekali. Hal itu untuk mengetahui kekurangan dan kelebihannya program tersebut. Sayangnya, hingga kini belum ada laporan terkait program tersebut.
Diolah dari berbagai sumber.
(mhd)
