Ini penjelasan Dishub DKI soal konsep ERP
Ini penjelasan Dishub DKI soal konsep ERP
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menerapkan sistem Electronic Road Pricing (ERP) atau sistem jalan berbayar elektronic guna mengurai kemacetan di Ibu Kota Jakarta pada 2014 mendatang.
Kepala Dinas Perhubungan DKI, Udar Pristono menjelaskan, konsep ERP yang rencananya diterapkan di Jakarta pada tahun depan akan mengadopsi dari negara Singapura dan Stockholm. Karakteristik kedua negara yang berbeda itu bakal digabungkan dan disesuaikan dengan Jakarta.
"Ya dua-duanya, nanti akan kami gabungkan, karena karakteristik dari masing-masing negara kan beda. Jadi kami sesuaikan dengan yang ada di Jakarta," kata Udar saat dihubungi wartawan, Rabu (25/9/2013).
Ia mencontohkan, di negara Singapura, tarif sistem jalan berbayar elektronik atau ERP ditentukan dari kepadatan lalu lintas. Sehingga, semakin macet kondisi arus lalu lintas, besaran tarifnya akan semakin mahal.
"Di Singapura itu tarif ditentukan dari kepadatan. Jadi semakin macet akan semakin mahal. Kalau pas jalannya sepi tarifnya murah," terangnya.
Udar mengutarakan, teknisnya, jalur yang telah ditentukan sebagai lokasi sistem ERP nantinya dipasang alat semacam pemindai. Sehingga mobil yang melewati jalan itu akan dikenakan tarif secara otomatis.
"Di dalam mobil nanti ditanam chip yang ada saldonya, sehingga kalau lewat jalan ERP otomatis akan terpotong. jadi, nggak perlu berhenti kayak di tol. Kalau habis ya isi ulang," bebernya.
Menurut Udar, sistem ERP sendiri rencananya akan diterapkan di jalur Sudirman-Thamrin karena kawasan itu merupakan jalan yang paling padat kendaraan. Di mana, berdasarkan data Dinas Perhubungan, ada sekira 200 ribu unit kendaraan yang melintas di kawasan itu setiap harinya.
"Tarif ERP paling mahal Rp21 ribu, tapi ya itu tadi, nanti bisa berubah, karena kalau pas arus lalu lintas sepi, tarifnya bisa lebih murah jatuhnya," tutupnya.
Kepala Dinas Perhubungan DKI, Udar Pristono menjelaskan, konsep ERP yang rencananya diterapkan di Jakarta pada tahun depan akan mengadopsi dari negara Singapura dan Stockholm. Karakteristik kedua negara yang berbeda itu bakal digabungkan dan disesuaikan dengan Jakarta.
"Ya dua-duanya, nanti akan kami gabungkan, karena karakteristik dari masing-masing negara kan beda. Jadi kami sesuaikan dengan yang ada di Jakarta," kata Udar saat dihubungi wartawan, Rabu (25/9/2013).
Ia mencontohkan, di negara Singapura, tarif sistem jalan berbayar elektronik atau ERP ditentukan dari kepadatan lalu lintas. Sehingga, semakin macet kondisi arus lalu lintas, besaran tarifnya akan semakin mahal.
"Di Singapura itu tarif ditentukan dari kepadatan. Jadi semakin macet akan semakin mahal. Kalau pas jalannya sepi tarifnya murah," terangnya.
Udar mengutarakan, teknisnya, jalur yang telah ditentukan sebagai lokasi sistem ERP nantinya dipasang alat semacam pemindai. Sehingga mobil yang melewati jalan itu akan dikenakan tarif secara otomatis.
"Di dalam mobil nanti ditanam chip yang ada saldonya, sehingga kalau lewat jalan ERP otomatis akan terpotong. jadi, nggak perlu berhenti kayak di tol. Kalau habis ya isi ulang," bebernya.
Menurut Udar, sistem ERP sendiri rencananya akan diterapkan di jalur Sudirman-Thamrin karena kawasan itu merupakan jalan yang paling padat kendaraan. Di mana, berdasarkan data Dinas Perhubungan, ada sekira 200 ribu unit kendaraan yang melintas di kawasan itu setiap harinya.
"Tarif ERP paling mahal Rp21 ribu, tapi ya itu tadi, nanti bisa berubah, karena kalau pas arus lalu lintas sepi, tarifnya bisa lebih murah jatuhnya," tutupnya.
(mhd)
Explore More